Open House dengan Tokoh Parpol, Zulkifli Tak Bahas RUU Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan tidak membahas Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) dalam open house yang digelar di rumahnya.

Padahal, sejumlah tokoh partai politik diketahui menyambangi rumah dinas Zulkifli. Mereka diantaranya adalah Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto, dan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.

"Obrolan macam-macam," kata Zulkifli di rumah dinasnya, Jakarta, Minggu (25/6).

Menurut Zul, PAN menyerahkan persoalan RUU Pemilu kepada panitia khusus yang kini masih membahas sejumlah isu krusial, diantaranya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"RUU Pemilu terserah panitia saja. Asal sepakat, kita setuju. Kalau sudah sepakat kami ikut saja," kata dia.

Hingga kini, pengesahan RUU Pemilu masih tertunda karena adanya perdebatan antara kubu yang menginginkan ambang batas pencapresan nol persen dengan kubu yang berkukuh di angka 20-25 persen, dalam hal ini termasuk pemerintah.

Sementara, politikus Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pembahasan mengenai ambang batas pencalonan presiden masih terus dilakukan. Bahkan, dia mengklaim sudah ada beberapa partai besar yang mau menurunkan angka ambang batas pencapresan.

"Saya dengar beberapa partai besar sudah mau turun ya. Sudah mau di 15 persen, mudah-mudahan mau di 10 persen," kata Riza.

Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah sebelumnya memutuskan menunda pengambilan keputusan lima isu krusial usai Hari Raya Idul Fitri.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, keputusan itu merupakan hasil rapat lobi dengan pemerintah. Pansus dan pemerintah, kata dia, juga sepakat pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

Dengan demikian, nantinya Pansus akan melakukan pengambilan keputusan atas lima isu krusial yaitu ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, metode konversi suara, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan sistem pemilu pada 10 Juli mendatang.

Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya tak diturunkan. Menurutnya, demokrasi Indonesia tumbuh dengan hal itu, sehingga proses akan semakin sederhana apabila ambang batas tidak diturunkan.

Mempertahankan ambang batas setidaknya akan memperkuat sistem presidensial, penyederhanaan partai, penguatan sistem parlemen, dan hingga penguatan sistem rekrutmen anggota parlemen.

(syh)

Let's block ads! (Why?)