Kawasan Parlemen Mulai Ditata 2018, Gedung Lama Dihibahkan

Sekretariat Jenderal DPR menyebutkan, rencana penataan kawasan parlemen yang meliputi pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi akan dimulai pada akhir 2018. Nantinya gedung lama parlemen akan dihibahkan ke Kesekretariatan Jenderal DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan, rencana itu sudah dialokasikan anggarannya sebesar Rp601 miliar dari total anggaran dewan di RAPBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

"Kemungkinan untuk pembangunannya sendiri akan dilaksanakan akhir 2018 atau 2019," kata Djuned di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/8).

Menurut Djuned, rencana penataan kawasan parlemen yang meliputi pembangunan gedung baru, alun-alun demokrasi, perpustakaan, museum dan pusat kajian, akan diprioritaskan pada gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi.

Nantinya, spesifikasi gedung baru DPR akan menyesuaikan dengan standar bangunan lembaga negara lainnya seperti gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun ruangan untuk anggota dewan akan seluas 117 meter persegi.

"Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011. Itu sudah standar satu ruangan," kata dia.

Luas ruangan itu, menurut Djuned, mampu menampung kebutuhan satu anggota dewan yang didampingi lima tenaga ahli dan dua orang staf administrasi. Ruangan yang baru nantinya juga akan didesain untuk bisa menggelar rapat dan menerima tamu anggota dewan.

Sebagai perencanaan awal, pihaknya akan menggunakan hasil sayembara yang pernah dilakukan pada 2015 silam. Namun, kata dia, pihaknya belum membicarakan masalah tender dan lelang proyek penataan kawasan parlemen.

Selain itu, Djuned mengatakan Gedung Nusantara I DPR yang menjadi ruang kerja anggota dewan nantinya akan dialihfungsikan untuk pegawai Badan Keahlian dan Kesetjenan DPR.

Sebab, Djuned mengatakan berdasarkan penelitian, pihaknya dan Badan Keahlian DPR masih membutuhkan pegawai sekitar 1.000 orang. Dengan jumlah itu maka Kesetjenan dan Badan Keahlian memerlukan sebuah gedung baru.

"Karena berkembangnya struktur Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, itu pastinya membutuhkan ruangan, khususnya untuk Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal," kata Djuned. </span> (pmg)

Let's block ads! (Why?)