Tak Hanya Gebuk, Jokowi Juga Perintahkan Tendang PKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan pernyataan keras terhadap organisasi anti-Pancasila dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah menginstruksikan penegak hukum menggebuk PKI dan ormas anti Pancasila, Jokowi hari ini menyatakan tak ragu menendang PKI dan ormas yang menentang Pancasila.

Jokowi dalam keterangan tertulis menyatakan pemerintah tidak akan diam terhadap ormas yang ingin mengganggu ideologi negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kebinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanya-tanyakan lagi, payung hukumnya sudah jelas," ujar Jokowi di Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5).

Terkait PKI, ia menegaskan negara melalui Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 telah menyatakan organisasi tersebut terlarang. Selain itu, Jokowi kembali menegaskan Pancasila merupakan satu-satunya ideologi Indonesia.

"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi," tegas Panglima tertinggi TNI ini.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan 1500an prajurit TNI. Turut mendampingi Presiden, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Tiga Kepala Staf Angkatan juga menyertai Jokowi yakni Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono.

Pada Rabu (17/5), Jokowi juga mengatakan hal serupa saat berbicara di hadapan para pemimpin redaksi media nasional.

Jokowi meminta penegak hukum tidak ragu untuk menindak kelompok yang anti Pancasila dan menentang Undang-undang Dasar 1945. Ia mengingatkan bahwa dirinya dipilih oleh rakyat dan dilantik sebagai presiden harus berpegangan dan menjaga konstitusi.

Istilah gebuk juga diakui Jokowi digunakannya untuk menunjukkan ketegasan dirinya pada kelompok penentang Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, istilah jewer dapat dinilai sebagai ketidaktegasan pemerintah.

Diketahui, pemerintah berencana menempuh upaya hukum untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Kegiatan HTI selama ini dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

(wis/yul)

Let's block ads! (Why?)