Kerap Berpolemik, Fahri Hamzah Usul Jubir KPK Diganti

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba-tiba mengeluarkan pendapat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengganti juru bicaranya yang kini dijabat Febri Diansyah. Di mata Fahri, Febri selaku Jubir KPk kerap bicara ngalor ngidul.

Menurut Fahri, Jubir KPK hanya perlu memberi pernyataan secara hukum dan fakta, bukan bernada politis. Politikus Partai Sejahtera Keadilan (PKS) yang tidak diakui partainya itu menilai, omongan Febri sering menimbulkan polemik dan merugikan banyak pihak.

"Saya mengusulkan agar Juru Bicara KPK (Febri) itu diganti dengan penyidik," ujar Fahri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/8).

Fahri mengatakan, pergantian Febri yang notabene berasal dari kalangan sipil dengan penyidik KPK diperlukan untuk mencegah adanya retorika berbau politis saat menjelaskan atau menanggapi perkembangan sebuah penyidikan di KPK.

Menurut Fahri, KPK selaku lembaga hukum seharusnya meniru Polri dalam menempatkan anggotanya sebagai Humas. Dengan penempatan itu, Kepolisian selalu menjawab pertanyaan publik sesui dengan ranah hukum.

"Jangan taruh orang yang tidak tahu proses penyidikan. Itu harus diganti," ujarnya.

Lebih lanjut, salah satu pernyataan Febri yang amat disesalkan adalah ketika menanggapi pembentukan Pansus Angket KPK. Febri seharusnya tidak menyesalkan parpol yang mendukung Pansus Angket KPK.

Kata Fahri, KPK bukan lembaga politik yang dapat memberikan pandangan atas peristiwa politik yang ada di parlemen.

"KPK itu lembaga hukum. Yang dia omongkan itu hukum dan fakta saja," ujar Fahri.

Lebih dari itu, Fahri juga meminta KPK tidak terlalu mudah menyampaikan pendapat atas sebuah peristiwa, khususnya ketika terkait dengan DPR.

"Sebab kalau ini dikembangkan, karena KPK punya keyakinan hanya dengan cara ini hukum bisa ditegakkan, korbannya banyak," ujarnya.

Pada akhir 2016, KPK resmi menunjuk Febri sebagai Juru Bicara KPK menggantikan Johan Budi yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, jabatan Jubir KPK pernah lowong cukup lama sepeninggal Johan Budi dan sempat diisi Yuyuk Andriati sebagai Pelaksana Tugas Kabiro Humas KPK.

Febri selama ini dikenal publik sebagai aktivis antikorupsi melalui Indonesia Corruption Watch (ICW). Di ICW, Febri lebih banyak berkecimpung dalam program monitoring hukum dan peradilan. Dia juga pernah meraih Charta Politika Award pada 28 Februari 2012.

Lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2007 ini masuk ke KPK tahun 2013 dan menjadi pegawai fungsional di Direktorat Gratifikasi. </span> (osc)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini