Pemerintah Siap Gelontorkan Dana Lebih Untuk Tambah TPS

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah siap menggelontorkan dana lebih untuk penambahan jumlah tempat pemungutan suara untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Tjahjo mengatakan, sudah sewajarnya pesta demokrasi memerlukan biaya tidak sedikit.

"Ini pesta demokrasi. Jangan lihat mahal atau besar jumlah uang," kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu (26/8).

Ia mengatakana, sebagai sebuah proses politik dan proses konsolidasi, anggaran untuk pemilu memang harus besar.

"Jangan diartikan mahal dan besarnya, berapa pun pemerintah siap selama itu rasional dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Tjahjo.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu mengatakan, antara dana dan penambahan jumlah TPS dapat dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU membuka kemungkinan mengurangi batas maksimal jumlah pemilih di satu TPS pada Pemilu 2019. Pada 2014, batas maksimal jumlah pemilih di satu TPS mencapai 500 orang.

Penambahan jumlah TPS dan membatasi banyaknya pemilih menjadi 350 orang per TPS dianggap bakal menjadi solusi untuk menekan waktu penghitungan hasil pemilu.

Jika jumlah maksimal tidak dikurangi, hasil pemungutan suara pemilu 2019 di satu TPS berpotensi selesai dalam waktu lebih dari sehari.

"Kalau memang TPS-nya dipecah, tiap RT bisa dua TPS, ya tidak ada masalah. Yang penting supaya jam satunya selesai," ujarnya.

Terpenting, ia mengungkapkan, tiap warga yang memiliki hak pilih tidak diarahkan ke TPS jauh dari lokasi tinggal. Kemudian, kalaupun harus menambah jumlah saksi, itu juga dapat diantisipasi menggunakan perwakilan partai politik.

"Yang penting ada warga punya hak pilih, jangan diberikan TPS yang jauh," kata Tjahjo.

Let's block ads! (Why?)