Wakil Ketua Pansus Angket: KPK Mafia Aset

Wakil Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu menyebut KPK sebagai mafia aset. Hal itu ia katakan merujuk pada beberapa barang sitaan KPK yang berjumlah miliaran rupiah tidak tercatat dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Masinton mengatakan demikian usai Pansus Hak Angket mendatangi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara belum lama ini.

"Kemarin kita sudah cek ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, beberapa barang sitaan tidak tercatat di sana," kata Masinton di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (22/8).

Ia mencontohkan, aset yang dimaksud antara rumah dan mobil terpidana korupsi proyek Hambalang M. Nazaruddin. Aset eks Bendahara Umum Partai Demokrat itu tidak tercatat di sana. Belum lagi soal penyitaan terhadap aset milik eks hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar.

"Saya lihat kecerobohan KPK menyita barang orang yang bukan dari hasil kejahatan, lihat Hakim Syarifuddin. Bayangkan, seorang hakim penegak keadilan, sekarang mencari keadilan," kata Masinton.

Pada tahun 2012 silam, Syarifuddin Umar mengajukan praperadilan atas penggeledahan yang dilakukan KPK di kediamannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Syarifuddin menilai, beberapa harta kekayaan yang tidak terkait dengan kasusnya turut disita KPK, di antaranya sejumlah uang dengan kurs asing sekitar Rp2 miliar.

Selain itu, Masinton yang juga menjabat sebagai anggota DPR Komisi III juga menyebut kekuatan KPK ada dalam teknologi penyadapan dan pembentukan opini.

"Kekuatan mereka itu 'tutup kuping', 'nyadap', sama pembentukan opini dari media," ujarnya

Masinton pun menegaskan akan segera mengonfirmasi kepada KPK perihal sebelas temuan Pansus KPK yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) KPK, penegakkan sistem hukum, serta penggunaan anggarannya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan tak akan menggubris panggilan yang dilayangkan Pansus Angket DPR terhadap KPK. Agus menyebut, pihaknya bakal hadir jika yang memanggil Komisi III DPR, selaku mitra kerja.

"Kalau Komisi III yang mengundang ya kami datang, orang partner-nya kok," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8). </span> (osc/osc)

Let's block ads! (Why?)