Demokrat Nilai Pansus Angket Bakal Minta Jokowi Bekukan KPK

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menduga sejumlah partai politik pendukung pemerintah bakal meminta Presiden Joko Widodo membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara permanen melalui rekomendasi hasil kerja Pansus Hak Angket KPK.

Benny yakin, hal itu sangat mungkin terjadi mengingat anggota Pansus Hak Angket KPK diisi oleh perwakilan partai pendukung pemerintah, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PPP, PAN, dan Golkar.

"KPK akan dibekukan secara permanen," tutur Benny saat diskusi bertajuk DPR vs KPK: Ke Mana Pansus Angket Berlabuh? yang dihelat di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (15/9).

Menurut Benny, dugaannya itu sejalan dengan prediksi masyarakat sejak Pansus dibentuk 5 Juni yang lalu.

Benny melanjutkan, Pansus memungkinkan untuk memberi rekomendasi kepada Jokowi agar kewenangan KPK dibatasi. Misalnya, KPK hanya boleh melakukan penyidikan dan penyadapan, sementara penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

"Atau mungkin juga kewenangan KPK dibatasi jadi hanya melakukan pencegahan, sedangkan penindakan diserahkan kepada kepolisian dan Kejaksaan (Agung)," kata Benny.

Setiap kemungkinan itu, kata Benny, hanya bisa terealisasi jika Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya, Pansus tentu mendambakan hal tersebut. Akan tetapi, kata Benny, revisi hanya bisa dilakukan jika Jokowi menyetujui.

Dia mengatakan, Jokowi bisa saja menindaklanjuti hasil kerja pansus yang notabene diisi oleh partai pendukung pemerintah.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz memiliki kecemasan serupa. Dia mengatakan sejauh ini Jokowi baru melontarkan pernyataan yang normatif dalam rangka mencegah pelemahan KPK.

"Seharusnya tindakan-tindakan dan bahasa normatif itu dibuktikan dengan tindakan konkret untuk mendukung kerja KPK," kata Donal.

Tindakan konkret yang dimaksud Donal yakni merespons dengan tegas ketika Ketua KPK Agus Rahardjo dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Jokowi, kata Donal, juga semestinya turun tangan mengungkap kasus penyiraman terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan yang telah lima bulan tak ada titik terang.

“Jika suatu hari DPR mengeluarkan rekomendasi itu dan punya indikasi untuk memperlemah KPK, kami menagih janji presiden,” kata Donal.

Let's block ads! (Why?)