DPP Golkar Minta Setnov Mundur dan Tunjuk Pelaksana Tugas

Rapat pleno harian DPP Partai Golkar meminta kesediaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengundurkan diri dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum. Keputusan ini diambil setelah kajian elektabilitas Partai Golkar menunjukkan penurunan.

Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, hasil rapat yang berlangsung Senin (25/9) itu kemudian disampaikan kepada Setya Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

"Bunyinya itu meminta kesediaan beliau menunjuk pelaksana tugas," kata Kahar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/9).

Rapat itu dihadiri pengurus harian DPP Partai Golkar. Beberapa di antaranya Ketua Harian Nurdin Halid, Sekjen Idrus Marham, Koordinator Bidang Kepartaian Kahar Muzakir, Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan (Polhukam) Yorrys Raweyai, Ketua Fraksi dan Bendahara Umum Robert Kardinal.

Kahar mengungkapkan, rapat pleno harian kemarin berlangsung cukup alot. Terjadi perbedaan pandangan antar-anggota dalam menyikapi cara penyelesaian atas hasil tim kajian yang memaparkan survei lembaga eksternal yang telah ditunjuk.

Hasil survei tersebut menunjukkan penurunan elektabilitas yang salah satu faktor penyebabnya karena partai tersandera kasus korupsi e-KTP yang menjerat Novanto.

"Oleh karna itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," ujar Kahar.

Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Nantinya, lanjut Kahar, DPP Golkar akan menggelar rapat pleno pada Kamis (28/9) untuk mendengarkan jawaban dari Novanto sekaligus membahas terkait permintaan pengunduran diri dan penunjukan plt ketua umum.

Meski demikian, kewenangan penunjukan plt ketua umum itu, kata Kahar, sepenuhnya merupakan hak Novanto.

"Kewenangan Pak Novanto. Kalau pun dia bilang saya tidak mau menunjuk plt, kewenangan dia juga," ujarnya.

Selain membahas jawaban dari Novanto, Kahar menambahkan, rapat pleno Kamis nanti juga akan membicarakan agenda rapat kerja nasional (Rakernas) Golkar, Oktober mendatang.

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini