Pencopotan Yorrys Raweyai Tunggu Maklumat Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham enggan mengungkap soal pencopotan Yorrys Raweyai dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar.

Pencopotan Yorrys kabarnya sudah diputuskan melalui surat keputusan yang ditandatangani Idrus dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, namun Idrus menyerahkan pengumuman pencopotan Yorrys kepada Novanto, yang disebut memiliki mandat dari Rapimnas Golkar untuk merevitalisasi pengurus dan organisasi.

"Dalam waktu singkat ketua umum akan menyampaikan pada masyakarat tentang bagaimana pelaksanaan mandat atau tugas yang diberikan oleh Rapimnas," kata Idrus usai rapat persiapan Rakernas Golkar di Hotel Sultan, Kamis malam (5/10).

Idrus juga menyatakan tidak mengetahui ihwal pencopotan kader Golkar lain selain Yorrys.

"Nanti ada pengumuman secara resmi, siapa-siapa ini tidak boleh. Nanti ada pengumuman secara resmi siapa-siapa (yang dicopot)," katanya.

Terpisah, Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Golkar Nusron Wahid mengatakan belum pernah mendengar secara resmi informasi pencopotan Yorrys dari jabatannya.

"Saya belum tahu Yorrys dipecat. Tapi kalau Pak Yorrys dipecat, kalau saya sudah melihat, saya akan protes," kata Nusron di lokasi yang sama.

Nusron mengatakan, dalam pemecatan atau pencopotan pengurus dari jabatannya, harus melalui mekanisme rapat pleno. Hingga kini pengumuman resmi terkait itu belum dia dapatkan.

Untuk itu, Nusron menegaskan bahwa pencopotan Yorrys tidak bisa dilakukan semena-mena, apalagi hanya berdasarkan hak prerogatif ketua umum.

Nusron menyatakan Partai Golkar menganut sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Artinya, setiap keputusan harus dibahas dalam rapat pleno.

"Semua lewat pleno. Keputusan tertinggi itu badan eksekutif partai tertinggi," ujar Nusron.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, belum mengetahui perihal pencopotan Yorrys. Hal ini karena dia belum memiliki surat keputusan pencopotan itu.

"Sampai sekarang ini belum ada suratnya. Jadi tanya Sekjen deh," kata Nurdin. (wis)

Let's block ads! (Why?)