F-PKS Tolak Kebijakan Impor Beras oleh Pemerintah

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Hermanto, menyatakan pihaknya menolak tegas kebijakan impor beras yang bakal dilakukan pemerintah, karena dinilai tidak akan meningkatkan kesejahteraan petani Nusantara.

“Impor beras merupakan kebijakan yang tidak mendukung kedaulatan pangan dan berimplikasi pada semakin miskinnya petani,” kata Hermanto di Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut Hermanto, terjadinya kenaikan harga merupakan kondisi yang sengaja diciptakan agar memberi peluang beras impor masuk ke dalam sistem pasar.

Ia juga menyoroti tidak adanya koordinasi antarkementerian yang menimbulkan situasi absurd, sehingga dimanfaatkan pelaku usaha dengan menaikkan harga.

“Harga beras medium lalu naik dan bertahan di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Selanjutnya Pemerintah memutuskan untuk impor beras,” papar politisi dari Dapil Sumatera Barat itu.

Dengan akan masuknya impor beras, lanjutnya, maka petani juga dinilai tidak akan diuntungkan, padahal yang seharusnya dilakukan adalah mengoptimalkan penyerapan pembelian beras dari petani.

Apalagi, Hermanto mengingatkan bahwa petani di berbagai daerah pada saat ini telah dan sedang memasuki musim panen.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyebutkan tambahan importasi beras 500.000 ton yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertujuan untuk stabilisasi harga dan memperkuat stok.

“Mudah-mudahan (menstabilkan harga), kalau cukup,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/5).

Oke Nurwan mengatakan keputusan impor beras tersebut diambil menurut kebutuhan sementara yang ditetapkan dalam rakortas, yang juga menyebutkan bahwa pasokan masih kurang.

Dia melanjutkan bahwa dengan HPP dinaikkan 10 persen hingga 20 persen juga masih belum mampu menyerap karena harga gabah yang tinggi.

“Kalau sudah tinggi berarti rebutan. Kalau rebutan berarti yang diperebutkan kurang,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah membenarkan adanya tambahan importasi beras sebanyak 500.000 ton yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand, yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membenarkan pemberitaan pada laman The Voice Of Vietnam Online (vov.vn), yang menyebutkan bahwa Perum Bulog telah menandatangani kontrak untuk melakukan pembelian beras sebanyak 300.000 ribu ton dari Vietnam dan 200.000 dari Thailand.

Ant.

(Zaenal Arifin)

Let's block ads! (Why?)