Gerindra Pasrah Program KJP dan KJS Plus Tak Masuk APBDP 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik menyatakan partainya ikhlas bila dua dari empat program prioritas Anies Baswedan-Sandiag Uno tak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017.

Program prioritas Anies-Sandi yang kemungkinan besar tak masuk APBD-P 2017 adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus.

Gerindra tak akan mempersoalkan itu karena menurut Taufik, program Anies-Sandi masih bisa dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018

"Tidak ada masalah, silakan saja kurangi (program prioritas Anies-Sandi di APBDP 2017)," kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Saefullah, sebelumnya mengatakan program kerja 100 hari Anies-Sandi dapat dimasukkan dalam APBDP 2017.

Program yang dapat dimasukkan tidak dalam bentuk kegiatan maupun pembangunan fisik. Alasannya, kata Saefullah, untuk melaksanakan kegiatan maupun pembangunan fisik dibutuhkan waktu lelang. Sementara normalnya, pengadaan lelang fisik membutuhkan waktu hingga 45 hari.

Menurut Saefullah, dari empat program prioritas Anies-Sandi paling tidak hanya dua program yang dapat diakomodir dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2017. Seperti program DP rumah nol rupiah dan One Kecamatan One Central Enterpreneurship (OK OCE)

“Kami lihat dulu, DP rumah nol rupiah itu kajiannya seperti apa. Tempo hari ada masukan juga, bahwa OK OCE itu ternyata tidak butuh banyak uang. Paling butuh sekitar ratusan juta, sedikitnya Rp200 juta. Kalau segitu ya kecil. Bisa kami akomodir," kata Saefullah di Balai Kota, Selasa (16/5) lalu.

Jika mengikuti pernyataan Saefullah, program 100 hari kerja Anies-Sandi akan berkurang dari yang direncanakan sebelumnya. Pasalnya Anies-Sandi menetapkan program OK OCE, rumah DP nol rupiah, KJP Plus dan KJS plus sebagai program prioritas.

RPJMD 2018

Menanggapi pernyataan Saefullah, Taufik tidak mengerti mengapa besaran uang menjadi alasan program dikurangi. Padahal, kata dia, Pemprov DKI memiliki dana yang banyak.

"SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) banyak, kenapa mesti ngomong soal duit. SILPA hampir Rp6 triliun sampai Rp7 triliun, kata Taufik.

"Kami gak akan ngotot APBDP 2017, silakan. Tapi RPJMD 2018 jangan ganggu," imbuhnya

Taufik mengatakan, RPJMD 2018 mutlak milik Anies-Sandi. Terlebih, aturan itu tertuang dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan sebenarnnya program prioritas Anies-Sandi bisa masuk dalam APBDP 2017 asal ada keinginan politik dari Pemprov DKI untuk berkomunikasi dengan tim sinkronisasi guna membahas hal tersebut.

Apa lagi, kata Taufik, program Anies-Sandi sudah memiliki pedoman di program pemerintah sebelunmya. Seperti KJP Plus yang merupakan modifikasi dari KJP dan KJS Plus yang merupakan modifikasi dari KJS Plus.

"Segara aja bikin pertemuan (antara tim sinkronisasi Anies-Sandi dengan Pemprov DKI). Semua kan ada di Jakarta, apa susahnya? Hanya soal kemauan saja," kata Taufik.

(wis/yul)

Let's block ads! (Why?)