Namun, tak ada realisasi program tanpa komunikasi politik yang mulus dengan DPRD. Bagaimana Anies-Sandi menghadapi tantangan lobi-lobi dengan wakil rakyat di Jakarta?
Berikut wawancara khusus dengan Sandiaga Uno saat berkunjung ke Redaksi CNNIndonesia.com, 3 Mei lalu:
Anda menawarkan sejumlah program kepada masyarakat Jakarta. Bagaimana dengan program gubernur sebelumnya?
Yang membuat warga merasakan perubahan baik harus dilanjutkan. Program yang dirasa justru tidak mendapat dampak kesejahteraan. Yang paling jelas reklamasi, kami sudah menyatakan akan tolak. Angka enggak akan menipu bahwa mayoritas warga Jakarta menolak reklamasi. Perlu ada riset ulang dari program tersebut agar bisa lebih mendapat buy-in dari warga Jakarta. Di kota besar dunia ada reklamasi, tapi caranya enggak seperti ini.
Masalah yang harus kami pastikan tentang gap ekonomi maupun gap sosial. Kalau diteruskan pola pembangunan seperti ini, yang kaya akan kaya dan yang miskin akan miskin. Ini yang akan kami fokus di program pemberdayaan masyarakat, program yang awalnya dianggap sepi seperti OK OCE ternyata sangat masif di masyarakat.
Reklamasi di tempat lain enggak seperti ini maksud Anda bagaimana?
Reklamasi yang terbuka dan berkeadilan. Kalau reklamasi ini ketika diiklankan melihat gedung menjulang tinggi. Mana tempat untuk kampung nelayan? Di San Fransisco ada kampung nelayan, di Boston juga ada perkampungan nelayan yang justru menjadi daya tarik, tetapi tidak dihadirkan dalam konsep reklamasi kita yang sangat tertutup, sangat tidak berkeadilan, yang sarat korupsi. Malah sudah ada yang dihukum dan kita perlu mendapat kepercayaan masyarakat.
Reklamasi Jakarta menjadi program prioritas pemerintah pusat 2017, tanggapan Anda?
Kami akan duduk sama pemerintah pusat, kami yakin pemerintah pusat juga akan menangkap aspirasi dari warga Jakarta dan akan tercipta solusi yang terbuka dan berkeadilan.
Bagaimana dengan empat program yaitu KJP Plus, DP 0 rupiah, KJS Plus, dan OK OCE, yang disebut akan masuk struktur APBD 2018?
Setelah penetapan KPUD, tim akan memastikan ada pola komunikasi yang baik, konstruktif dengan Pemprov, juga dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penyesuaian dan sinkronisasi dengan program utama yang kami usung di 2017 ke atas bisa dapat dukungan anggaran dan sesuai janji kerja.
Anda sempat mengatakan anggaran DP nol rupiah di tahun pertama Rp2,7 triliun hingga Rp3 triliun?
Tim kerja nanti akan melakukan kajian dan dari program tersebut akan keluar angka di tahun pertama. Saya tidak ingin mendahului hasil kerja tim. Waktu kampanye banyak pertanyaan berapa, ada yang bilang sampai Rp50 triliun. Saya bilang, dari kajian kami kalau kurangi 80 persen lebih dari antrean rumah DP nol rupiah kami harus targetkan 50 ribu di tahun pertama, kisaran untuk itu Rp2,7 triliun sampai 3 triliun.
KJS Plus termasuk salah satu program prioritas. Bagaimana Anda menjamin RS swasta menjalankan perintah UU Kesehatan untuk tidak menolak pasien yang tidak memiliki uang muka?
Kami harus menjamin tingkat responsif yang sudah dihadirkan di era Pak Basuki- Djarot harus lebih baik. Tantangan kami ke depan menghadirkan kebijakan yang merata, yang menjadi keyakinan warga bahwa semua akan dilayani tanpa melihat golongan.
Selain empat program itu, transportasi terintegrasi juga Anda gadang-gadang sebagai prioritas, apakah masuk struktur APBD 2018 juga?
Kami lagi bicarakan dalam tim dan ini menyesuaikan waktu. Tapi kami harus mulai karena ini yang ditunggu masyarakat untuk menurunkan biaya hidup. Ada 33 persen biaya hidup habis untuk transportasi dan kami ingin menurunkan angka itu.
Anggota dewan pakar Anies-Sandi, Izzul Waro mengatakan PSO dari APBD sebesar Rp2,8 triliun untuk Transjakarta dan untuk transportasi integrasi akan naik 10 persen?
Salah satu yang harus kami lihat awalnya untuk integrasi tentu perlu anggaran untuk merangkul transportasi yang kami sebut the first and the last mile. Secara keseluruhan kenaikan dari subsisi akan mencapai titik plato dan setelah jumlah pengguna meningkat, subsisdi yang kami berikan akan melandai.
Anda menetapkan program 100 hari pertama yang fokus pada tiga hal dengan banyak program. Di antaranya mendistribusikan KJP Plus untuk anak putus sekolah. Bagaimana hal itu dilakukan?
Jumlahnya cukup signifikan tapi kami sadar ketika dilantik kami sudah masuk Oktober, jadi sudah masuk tahun anggaran. Perlu waktu penyesuaian dan pendataan agar semester berikutnya baru bisa terdistribusikan program KJP Plus.
Termasuk dalam program 100 hari pertama Anda juga yaitu menerbitkan peraturan gubernur termasuk mengkonsolidasikan transportasi konvensional dengan transportasi online?
Kami melihat transportasi online menjadi bagian keniscayaan di kota besar termasuk Jakarta. Jadi kebijakan harus bisa mengintegrasikan itu. Salah satu kebijakan kami adalah integrasi transportasi basis online dalam sistem yang diharapkan jadi bagian dari OK Otrip, mungkin diberikan insentif. Bahwa pada penghujung atau di awal transportasi umum ini ada transportasi berbasis online.
Bentuknya seperti apa, kami harus responsif. Karena kadang regulasi yang dibuat pemerintah, tertinggal jauh dari kecepatan inovasi dan kecepatan kebutuhan warga yang berkaitan dengan kebutuhan mobilitas. Kami harap masukkan karena konsep kami kolaborasi dengan masyarakat agar regulasinya bukan menghalaggi tapi memberikan kebutuhan.
Bicara anggaran pasti melibatkan DPRD DKI. Bagaimana Anda menghadapi tantangan komunikasi politik tersebut sementara partai pendukung Anda minoritas?
Kami buka semua kanal komunikasi formal dan informal. Kami pastikan ada penyatuan pendapat, selama bisa menghadirkan kepemimpinan yang mempersatukan dan banyak program yang ditunggu masyarakat. Seperti DP nol rupiah, OK OCE, kami coba yakikan pendukng Ahok-Djarot untuk bergabung dengan semangat rekonsiliasi.
(rdk)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Sandiaga Bicara Prioritas Kerja Gubernur DKI Terpilih"
Post a Comment