Anggaran RKPD Ramping, Sandi Klaim Gunakan Gerakan Sosial

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI terpilih Sandiaga Uno mengklaim akan menggunakan gerakan sosial untuk menjalankan kegiatan yang jadi bagian dalam program kerjanya. Oleh karena itu anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018 hanya Rp1 triliun untuk 3.000 kegiatan.

"Karena banyak menggunakan gerakan sosial jadi memang ada efektivitas anggaran. Kita ingin dana itu memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak," kata Sandi di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Sandi mengatakan gerakan sosial tersebut akan datang dari masyarakat Jakarta. Ia dan Anies akan memacu masyarakat untuk terus melakukan gerakan.

Mantan pengusaha itu menjelaskan dana akan diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan, pendidikan dan biaya hidup terjangkau. Ia menilai tiga hal tersebut merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta.

"Enggak akan ada yang kita lakukan di luar budget atau anggaran yang besar tapi kita yakin ini berdampak pada hal yang positif," kata Sandi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan dana yang dianggarkan untuk seluruh kegiatan milik Anies-Sandi itu sebesar Rp1 triliun.

"Laporan ke saya angkanya tidak signifikan ya, kecil, Rp 1 triliun dari 3.000 kegiatan itu kecil," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/6).

Namun, ia belum mengetahui rincian dari kegiatannya. Karena detail dari kegiatan tersebut dibahas oleh asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta.

Total kegiatan yang tercantum dalam draft RKPD DKI Jakarta 2018 sekitar 7.000 kegiatan. Termasuk aspirasi dari tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), reses DPRD DKI, dan juga kebutuhan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Matriksnya sudah kita sampaikan ke DPRD," ucapnya.

Sebelumnya, Saefullah mengatakan jika jumlah seluruh anggaran yang tercantum dalam draft RKPD DKI Jakarta 2018 mencapai Rp74 triliun.

Itu adalah jumlah maksimal dari anggaran yang bisa digunakan selama tahun 2018. Meskipun dalam proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 di banggar nanti nilai anggarannya masih bisa berubah.

"Itu sudah maksimal untuk 2018 (Rp 74 triliun). Kalau tambah dari mana lagi uangnya? Nanti kembali lagi ke penyakit dulu anggarannya kosong," ucapnya. (chs)

Let's block ads! (Why?)