Keputusan Lima Isu Krusial RUU Pemilu Diketok Usai Lebaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu), memutuskan menunda pengambilan keputusan lima isu krusial usai hari raya Lebaran.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, keputusan itu merupakan hasil rapat lobi dengan pemerintah. Pansus dan pemerintah, kata dia, juga sepakat pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

"Hasil lobi-lobi kami bersepakat akan menempuh jalur musyawarah mufakat sampai tetes darah penghabisan. Sehingga pansus akan menyimpulkan keputusan secara bulat," kata Lukman di Gedung DPR, Senin (19/6).

Penundaan kali ini berarti mengundur pengambilan keputusan pansus hingga 10 Juli mendatang. Lima isu yang akan diambil keputusannya adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, metode konversi suara, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan sistem pemilu.

Apabila pembahasan masih menemui jalan buntu alias 'deadlock' pansus akan membawanya ke paripurna pada 20 Juli mendatang.

"Dalam forum lobi, pansus sudah menyampaikan ke rapat Bamus dan Bamus menjadwalkan rapat paripurna 20 Juli 2017," katanya.

Selain itu, lobi yang berlangsung kurang lebih tiga jam ini, kata dia, menyepakati bahwa RUU Pemilu akan dituntaskan pada masa sidang DPR kali ini yang berakhir Juli.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sementara itu mengatakan pembahasan RUU yang memuat 562 pasal tersebut sudah mengalami banyak kemajuan. Meski belum ada kesepakatan lima isu krusial, Tjahjo tetap mengapresiasi kinerja pansus.

"Ada banyak kemajuan. Mudah-mudahan akhir dari pembahasan ini bisa diputuskan secara musyawarah mufakat," ujar Tjahjo.

Tjahjo juga menyatakan, pemerintah optimistis persoalan angka ambang batas pencalonan presiden dapat sesuai dengan keinginan pemerintah sebanyak 20-25 persen.

"Ya harus optimis. Soal nanti bagaimana endingnya, pemerintah harus optimistis," kata Tjahjo. (gil)

Let's block ads! (Why?)