Pansus Angket KPK Resmi Buka Posko Pengaduan

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Khusus Angket terhadap KPK resmi membuka posko pengaduan pansus angket KPK. Pendirian posko diklaim sebagai bagian dari pelibatan masyarakat dalam proses pansus angket.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, posko angket KPK terletak di Lobi Gedung Nusantara III DPR, Jakarta. Pembukaan posko dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar, serta tiga Wakil Ketua Pansus Angket, yakni Risa Mariska, Dossy Iskandar Prasetyo, dan Teuku Taifiqulhadi.

Hadir pula sejumlah anggota pansus, yakni Masinton Pasaribu, Miukhamad Misbakhun, dan Eddy Wijaya Kusuma.

Agun memaparkan, pembukaan posko pengaduan bertujuan untuk menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Agun menyebut keberadaan posko itu menandakan bahwa pansus angket berjalan terbuka bagi semua pihak.

"Posko ini diadakan semata untuk menjalankan prinsip clean and good governance. Kami ingin ada partisipatif," ujar Agun dalam sambutannya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/6).

Agun menegaskan, posko pengaduan angket KPK bukan tempat untuk manerima laporan terkait perkara korupsi. Posko tersebut dibuka untuk menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPK selama ini.

Laporan yang diterima berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, di antaranya berkaitan pelayanan, penanganan kasus, hingga dilanggarnya hak warga negara oleh KPK. Laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pansus Angket KPK apakah akan digunakan sebagai materi pansus angket atau tidak.

Hingga berita ini diturunkan, tercatat sudah ada tiga laporan dari sejumlah pihak yang diterima oleh posko, yakni dugaan tebang pilih dalam kasus cost recovery yang dilaporkan oleh Albertilaar, terkait dugaan pansel KPK tidak fair, dan dugaan suap RAPB Sumatera Selatan.

"Jadi jangan dianggap tempat penyelesaian kasus. Bukan di sini. Silakan kalau itu langsung saja ke KPK," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi, pansus angket KPK akan menjadi perdebatan nasional. Semua pihak diyakini akan ikut serta membahas pansus angket tersebut.

"Isu antikorupsi harus menjadi milik semua orang. Satu bangsa yang ingin maju, masyarakatnya harus punya lifestyle antikorupsi," ujar Fahri.

Fahri berharap, Sekretariat Jenderal DPR dapat mendukung kerja dan operasional Pansus Angket KPK. Dukungan Setjen DPR sangat berpengaruh atas kerja pansus angket. (gil)

Let's block ads! (Why?)