Masinton: Pansus Temukan Empat Indikasi Pelanggaran KPK

Panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan empat indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan lembaga antikorupsi selama ini. Temuan itu merupakan hasil sementara pansus selama lebih dari satu bulan bekerja.

"Ada beberapa temuan, ada empat hal yang ditemukan Pansus KPK, yakni tata kelola kelembagaan, SDM (sumber daya manusia), proses peradilan pidana dan tata kelola anggaran," kata Wakil Ketua Pansus KPK Masinton Pasaribu saat dihubungi, Senin (21/8).

Dalam tata kelola kelembagaan, kata Masinton, KPK yang diberikan mandat undang-undang sebagai lembaga negara yang khusus melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, belum mampu mengembalikan kerugian negara secara signifikan.

KPK juga dinilai terlalu mengandalkan penyadapan dan operasi tangkap tangan (OTT) yang membuat perkara besar seperti kasus dugaan korupsi PT Pelindo II dan Bank Century tidak dapat ditangani secara cepat.

"KPK gagal memfungsikan diri sebagai triger mechanism seperti bagi aparat penegak hukum lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan. Bahkan KPK lebih terlihat berjalan sendiri," kata Masinton.

Salah satu contohnya, kata dia, terlihat pada kasus pengambilalihan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan saksi dan korban.  

Sementara itu, dalam tata kelola SDM, lanjutnya, ditemukan empat pegawai yang tidak dipensiunkan meskipun sudah memasuki batas usia pensiun. Hal itu diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005. 

Di samping itu, terdapat pula 29 pegawai/penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asalnya. 

"Badan Pemeriksa Keuangan keluarkan opini berkaitan dengan ketiadaan standar baik untuk pengadaan barang maupun kompetensi SDM KPK," katanya.

Masinton mengatakan, dalam konteks peradilan pidana, KPK cenderung bertindak melakukan pelanggaran seperti pengelolaan informasi yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang ditangani, seperti bocornya berita acara pemeriksaan (BAP). 

"Yang seharusnya dilindungi tapi sering dibocorkan sehingga menimbulkan ekses, terjadi peradilan opini terhadap nama-nama yang disebut," ujarnya.

Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu menyebut ada empat indikasi pelanggaran oleh KPK. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Atas dugaan pelanggaran itu, KPK dituding bertindak diluar aturan KUHAP. Contohnya saat orang yang diperiksa di KPK tidak boleh didampingi pengacara.

Ada pula penyebutan orang-orang yang berperkara di KPK baik statusnya sebagai terperiksa, saksi maupun yang sudah jadi tersangka, kemudian diumbar ke publik. Hal ini, kata dia, bertentangan azas praduga tak bersalah.  

"Selain itu, penyidik merekayasa saksi untuk memberikan keterangan palsu. Penyidik juga bertindak melakukan/bertindak memberikan kesaksian palsu juga," kata dia.

Sedangkan indikasi pelanggaran dari sisi anggaran, ujar Masinton, berdasarkan temuan BPK terdapat pegawai yang diberikan gaji dua kali, belanja barang yang tidak sesuai, pembayaran perjalanan dinas, pembangunan gedung, dan rumah aman KPK yang tidak diatur.

Untuk itu, kata Masinton, masyarakat perlu terbuka melihat berbagai fakta mengenai temuan indikasi pelanggaran yang dilakukan KPK, bahwa semua lembaga negara perlu dikontrol dan diawasi. Agenda pemberantasan korupsi pun dinilai menjadi tanggungjawab semua pihak, bukan hanya KPK.

"KPK sudah berjalan 15 tahun. KPK harus mau terbuka dengan berbagai saran, masukan dan kritikan. Jangan sampai 32 tahun baru tersadar, seperti yang pernah kita alami pada masa Orba dengan dan atas nama pembangunan," kata Masinton. </span> (sur)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini