Bahas Nasib PAN, PDIP Bakal Rapat dengan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menyatakan pihaknya berencana mengajak para ketua umum partai politik pendukung pemerintah menggelar rapat bersama Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Rapat tersebut untuk memastikan kesolidan dukungan partai koalisi terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dan turut mengawalnya hingga di DPR.

Hasto menyebut, rapat bersama partai koalisi dengan Jokowi itu juga bakal membahas sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang tak solid saat pengambilan keputusan UU Pemilu di DPR.

"Tidak hanya itu (nasib PAN dalam koalisi), kita juga membahas yang sifatnya strategis. Terkait agenda seperti pilkada serentak dan program Pak Jokowi-JK untuk masyarakat Indonesia," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/7).

"Sehingga dialog akan dilakukan tentu saja untuk menentukan apakah sebaiknya tetap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, tergantung yang pertama sikap PAN sendiri," tambah Hasto.

Menunggu Jokowi

Hasto belum tahu kapan rencana rapat partai koalisi dengan Jokowi itu dilaksanakan. Orang nomor dua di partai berlambang banteng moncong putih itu menyebut agenda rapat bersama ini masih menunggu waktu Jokowi.

Hasto menjelaskan, dalam rapat nanti, pihaknya ingin menekankan bahwa partai koalisi harus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah hingga ke tingkat implementasi politik.

Menurut dia, keselarasan kata dalam dukungan pada pemerintah harus sama dengan tindakan yang dilakukannya di tengah masyarakat ataupun DPR.

Hasto mengatakan PDIP menyayangkan sikap PAN yang beda pandangan saat pengambilan keputusan UU Pemilu dalam Rapat Paripurna di DPR pekan lalu. Seharusnya, kata Hasto, ketika memutuskan hal yang strategis seperti UU Pemilu semua partai koalisi harus satu suara.

"Secara etika politik itu tak bisa dibenarkan mempunyai agenda berbeda, lebih-lebih dalam agenda yang strategis. Meski demikian itu akan kami bahas bersama," tuturnya.

Hasto melanjutkan, partai koalisi juga nantinya diminta berkomitmen ulang terhadap pemerintahan Jokowi terkait berbagai agenda ke depan dan kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang belum terealisasi.

Hasto menyebut, agenda yang perlu mendapat dukungan partai koalisi di DPR adalah soal Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Hasto, Perrpu tentan Ormas itu harus didukung penuh oleh partai koalisi.

"Masih banyak agenda yang diperlukan untuk membangun komitmen bersama. Misalnya RUU tentu Perrpu Ormas, tentang pajak. Itu kan semua memerlukan dukungan mayoritas di DPR," ujarnya.

Partai koalisi pemerintah diketahui di antaranya NasDem, Hanura, PKB, PPP, Golkar dan PAN. (asa)

Let's block ads! (Why?)