Gaduh Tarik Menteri, PDIP Singgung Komitmen 'Mbalelo' PAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parreira enggan ikut campur terkait rencana Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang meminta kadernya ditarik atau mundur dari kebinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Andreas, persoalan PAN saat ini adalah mengenai komitmen di koalisi partai pendukung pemerintah.

"Itu urusan PAN, bukan urusan PDIP. Yang membikin persoalan PAN bukan PDIP. Ini persoalan siapa yang komitmen dan siapa yang tidak," kata Andreas di Gedung DPR, Jakarta, Senin(24/7).

Andreas menyatakan, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diduduki kader PAN yaitu Asman Abnur, sepenuhnya menjadi wilayah Presiden Jokowi.

"Tidak ada yang memaksa dia tetap di kabinet, dan masih ada yang lebih kompeten untuk posisi itu," ujarnya.

Andreas memastikan hingga kini koalisi partai pendukung pemerintah kecuali PAN masih cukup solid untuk satu sikap terutama dalam isu krusial di Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

Koalisi partai pendukung yang satu sikap dengan pemerintah terkait RUU Pemilu adalah PDIP, Golkar, PPP, PKB, NasDem dan Hanura.

Sementara itu, PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat, berseberangan dan memilih abstain dalam rapat paripurna pengambilan keputusan.

"Yang penting juga kami menghargai teman-teman, seperti Gerindra yang punya sikap jelas dalam proses itu," ujarnya.

Dalam arti lain, Andreas menerangkan, sebagai bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah, seharusnya ada kesamaan sikap ketika sudah disepakati bersama.

"Saya kira ini bukan persoalan PDIP. Ini sikap PAN. Buat PDIP kami berjalan di rel yang menjadi kesepakatan kita. Di luar itu bukan persoalan PDIP tapi persoalan dia dan masyarakat akan melihat itu," kata Andreas.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengaku pasrah jika nantinya Jokowi mengevaluasi kader partainya di kabinet. Dia menganggap urusan rombak kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Apapun keputusan presiden kami menghormati," ujar Hanafi terpisah.

Hanafi mengatakan, partainya juga siap dikoreksi terkait keberadaannya di koalisi partai pendukung pemerintah. Sejak awal, kata komitmen yang dibangun adalah prinsip saling pengertian dan mengedepankan kepentingan rakyat.

"Kalau dalam perjalanan ada hal yang tidak pas dengan maksud itu tentang kepentingan rakyat dan juga saling pengertian, tentu harus dikoreksi. Dikoreksi itu, bisa bicara baik-baik, bisa komunikasi lebih terbuka dan jujur, dan kalau tidak ketemu, pasti presiden punya solusi sendiri," kata Hanafi. (gil)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini