Golkar Tak Siapkan Pengganti Setya Novanto di Kursi Ketua DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar menyatakan tidak menyiapkan pengganti posisi Setya Novanto di kursi Ketua DPR setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh KPK.

"Oh tidak-tidak, belum-belum. Bagaimana kita mau menyiapkan kalau rapat pimpinan DPR tadi memutuskan tidak ada pergantian," kata Ketua Harian Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (18/7).

Menurut Nurdin, berdasarkan hasil rapat pimpinan itu, maka belum ada urgensi pergantian Ketua DPR pada saat ini.

"Jadi kita harus melakukan keputusan, sikap berdasarkan proses hukum yang ada, baik di DPR maupun di Golkar. Landasan hukumnya jelas, kita tidak boleh menzalimi orang, tidak boleh politisasi," ujarnya.

Soal mencuatnya nama Aziz Syamsudin sebagai calon kuat pengganti Setnov, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut saat ini tidak ada urgensi untuk melakukan pergantian di posisi Ketua DPR.

Aziz adalah politisi senior Golkar yang saat ini menjabat Ketua Badan Anggaran DPR.

Agus kemudian merujuk Pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pasal itu, mengatur pemberhentian pimpinan DPR dapat dilakukan karena beberapa faktor, di antaranya, karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Lebih lanjut pada ayat 2, dijelaskan faktor-faktor lain diberhentikannya pimpinan DPR, yaitu melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR.

Selain itu, pergantian dilakukan jika seorang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan itu, Agus meminta semua pihak agar menahan diri dan menghormati hak-hak Setya Novanto dalam menjalani proses hukum atas kasus yang menjeratnya.

Selain itu, kata Agus, alasan lain adalah komitmen Setya untuk menyelesaikan tugasnya baik sebagai Ketua DPR maupun Ketua Umum Partai Golkar hingga masa jabatan selesai, sesuai hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). (wis)

Let's block ads! (Why?)