Zulkifli Hasan Berharap Kebijakan Menteri Tak Rugikan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengimbau seluruh menteri Kabinet Kerja lebih berhati-hati dalam membantu Presiden Joko Widodo menyiapkan suatu kebijakan atau keputusan dan menyampaikannya kepada publik. Zulkifli mencontohkan pernyataan dan kebijakan pemblokiran Telegram dan penerbitan Perppu Ormas yang dinilai merugikan Presiden Joko Widodo.

Diketahui, Partai Amanat Nasional yang dipimpin Zulkifili merupakan satu-satunya partai pendukung pemerintah yang menolak penerbitan Perppu. Hal ini yang kemudian membuat PDI Perjuangan meminta PAN keluar dari koalisi.

"Kami bukan berbeda. Tapi kami mengkritik pembantu Pak Presiden," ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/7).

Ia mengatakan, dalam Perppu diatur larangan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, UUD 1945 dapat diamandemen untuk menyesuaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat Indonesia yang terus berkembang mengikuti peradaban.

Zulkifli juga mengkritik pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengenai kemungkinan pemblokiran sejumlah media sosial selain Telegram terkait perkembangan terorisme di Indonesia.

Ia mengingatkan, Jokowi merupakan presiden yang sangat populer di media sosial. Menurutnya, kebijakan itu akan mempengaruhi Presiden apabila benar-benar diterapkan.

"Jadi kalau menterinya itu bicara soal politiknya tidak tertata kan merugikan. Itu yang kami kritik," kata Ketua Umum PAN ini.

Kritik-kritik yang disampaikan ini menurutnya sebuah dukungan kepada Jokowi agar dapat berjalan baik hingga dua tahun mendatang. Zulkifli berpendapat, masukan-masukan nantinya membantu pemerintah menyejahterakan masyarakat seperti fokus Jokowi.

"Jangan habis waktu yang enggak perlu karena kesalahan kecil. Tolong pembantu presiden juga memahami ini. Sehingga tidak memberikan komentar yang kurang tepat,” kata Zulkifli. (sur)

Let's block ads! (Why?)