Hal itu berkaitan dengan keputusan tingkat dua Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) yang akan diputuskan pada rapat paripurna pada Kamis (20/7).
"Setiap putusan paripurna, wajib di Jakarta. (Kalau langgar) langsung pindah komisi," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7).
Muhaimin mengatakan, mengenai lima opsi paket isu krusial RUU Pemilu, pihaknya masih mengkomunikasikan dengan partai lain, terutama isu ambang batas presiden (presidential threshold).
Hingga kini, kata dia, PKB masih tetap pada sikap angka ambang batas presiden sebesar 10/15 persen. Namun, PKB menurutnya tetap membuka peluang pada opsi 20/25 persen yang diinginkan pemerintah dan partai pendukungnya.
Hanya, jika ambang batas presiden dinaikan, PKB lanjut Muhaimin menginginkan agar metode konversi suara adalah sainte lague murni dan alokasi kursi per daerah pemilihan sebesar 3-8.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya juga telah memberi arahan khusus kepada seluruh anggota fraksi Partai Gerindra untuk tetap berada di Jakarta saat rapat paripurna pada Kamis mendatang.
"Tidak boleh ada yang keluar Jakarta, semuanya 72 (jumlah anggota gerindra)," ujar Muzani terpisah.
Arahan itu, kata Muzani, untuk mengantisipasi keputusan diambil secara jajak pendapat atau voting dalam rapat paripurna tersebut. Namun, dia tetap berharap keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
"Kita berharap tidak ada voting, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," ujar Muzani.
Sikap Fraksi Gerindra, kata dia, masih tetap pada angka nol persen untuk ambang batas presiden. Hal itu menurutnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak.
Di sisi lain, melalui rapat pleno, Partai Golkar pun memerintahkan hal sama. Golkar meminta seluruh anggota fraksinya untuk tetap di Jakarta pada saat pengambilan keputusan di rapat paripurna.
"Berkaitan dengan oroses pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu 20 Juli 2017 yang akan datang, maka seluruh anggota fraksi diwajibkan untuk hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, sore ini.
Sebelumnya, Panitia khusus Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) dan pemerintah sepakat membawa lima opsi paket isu krusial ke dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (20/7) pekan depan.
Hal itu merupakan salah satu hasil dari tiga kesepakatan forum lobi antara pemerintah dengan fraksi-fraksi yang dilakukan di sela-sela rapat kerja pansus.
Saat pandangan mini fraksi, lima partai yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP yang sudah sepakat dengan opsi paket A. Opsi ini sama dengan pandangan mini yang disampaikan pemerintah.
Paket A terdiri dari ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi 3-10 dan metode konversi suara saint lague murni.
Sedangkan, untuk lima fraksi partai lainnya yaitu PAN, Gerindra, PKB, PKS dan Demokrat sepakat membawa kelanjutan pengambilan keputusan lima opsi paket RUU Pemilu ke dalam rapat paripurna. Hingga kini, belum ada perubahan dari sikap fraksi-fraksi tersebut. (evn)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "PKB, Golkar dan Gerindra Imbau Anggotanya Tak Keluar Jakarta"
Post a Comment