Respons Tudingan Viktor, PKS Tegaskan Tak Dukung Khilafah

Ketua Departemen Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Zainudin Paru menegaskan partainya sama sekali tidak mendukung sistem pemerintahan berasaskan Islam atau khilafah islamiyyah diterapkan di Indonesia.

Zainudin menyatakan hal tersebut untuk menyikapi pernyataan anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat, Viktor Buntinglu Laiskodat yang menuding PKS sebagai partai pendukung berdirinya khilafah di Indonesia.

Selain PKS, Viktor juga menuding tiga partai lain, yaitu Gerindra, Demokrat, dan PAN. Viktor melontarkan pernyataan tersebut dalam pidato politik di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/8).

"Tidak, kami tidak (mendukung) khilafah. Anda boleh lihat di AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga)," kata Zainudin usai konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (4/8).

Zainudin juga tidak sepakat apabila sistem pemerintahan khilafah islamiyyah disebut sebagai bagian dari agama Islam. Menurutnya itu adalah buah pikir yang memang berkaitan dengan Islam, namun bukan bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

"Khilafah kan bukan agama, khilafah hanya bagian dari pemikiran tapi bukan agama," lanjut Zainudin.

Dia menegaskan bahwa PKS selalu berpegang kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik.

Bahkan, lanjut Zainudin, salah satu petinggi PKS, Hidayat Nurwahid telah memberi syarat kepada eks HTI yang ingin bergabung dengan PKS agar tidak lagi memiliki misi menegakkan sistem pemerintahan khilafah islamiyyah.

Menurut Zainudin itu merupakan bukti konkret bahwa PKS tidak mendukung pendirian sistem pemerintahan khilafah islamiyyah di Indonesia.

"Silakan bergabung dengan PKS, tapi tidak berbicara tentang khilafah. Kami bicara tentang Indonesia, tentang UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika," ujar Zainudin.

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini