"Marilah adu konsep, adu program membangun negara dengan baik dan sebuah sistem pemerintahan presidential yang efektif dan efisien," kata Tjahjo di sela Rapimnas Hanura di Bali, Jumat (4/8).
"Jangan jauh-jauh hari menebar kebencian, fitnah, dan tuduhan," lanjut Tjahjo.
Tjahjo mencontohkan, pernyataan seorang politikus yang menyamakan sebuah partai dengan PKI. Padahal, kata dia, PKI merupakan organisasi terlarang.
Pernyataan mengaitkan sebuah partai dengan PKI itu dinilai Tjahjo merupakan sesuatu yang mengada-ada.
"Terus enak saja langsung minta maaf. Lho, opini udah bergulir. Saya kira semacam ini harus disikapi dengan tegas. Ada UU-nya kok menebar fitnah, menebar kebencian," kata Tjahjo.
Meski demikian, Tjahjo enggan melihat situasi ini sebagai upaya memecah situasi pemerintahan yang dinilai sudah solid.
Sebab, Presiden Joko Widodo sendiri telah mencontohkan apapun serangan politik yang ditujukan kepada mantan Wali Kota Solo itu mesti ditanggapi secara bijak.
"Makanya, kawan atau lawan mari kita fair lho. Ini kan mekanisme lima tahunan. Lima tahunan cepet lho, sekarang kan hawanya sudah Pilpres. Mari kita secara objektif," kata dia.
Pernyataan Tjahjo menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyamakan PDIP dengan PKI. Meski sudah meminta maaf, Arief tetap dilaporkan ke kepolisian karena pernyataannya.
Di sisi lain, belum usai kasus Arief, pernyataan anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat, Viktor Buntinglu Laiskodat yang menuding PKS sebagai partai pendukung berdirinya khilafah di Indonesia ikut menimbulkan kegaduhan baru.
Selain PKS, Viktor juga menuding tiga partai lain, yaitu Gerindra, Demokrat, dan PAN. Viktor melontarkan pernyataan tersebut dalam pidato politik di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/8).
Buntutnya, keempat partai itu melaporkan Viktor ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8). </span> (end)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Mendagri Minta Politisi Tidak Tebar Kebencian"
Post a Comment