"Mereka (Gerindra, PKS, dan PAN) mau minta Senin. Tapi kami minta sekarang," ujar Dadang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7).
Dadang berkata, permintaan itu sampai saat ini masih mendapat penolakan dari enam fraksi yang terdiri dari PDIP, Golkar, Hanura, PKB, PPP, dan NasDem.
Dadang menuturkan, alasan tiga fraksi itu meminta penundaan karena hendak melakukan konsultasi dengan ketua umum masing-masing. Namun, ia menilai, alasan itu tidak bisa diterima karena pembahasan RUU tersebut telah dilakukan sejak lama.
"(Pembahasan RUU Pemilu) ini sudah lama dan ini adalah lagu lama," ujarnya.
Lebih lanjut, Dadang menuturkan, sampai saat ini PAN belum secara tegas mengambil sikap atas permintaan itu. PAN, kata dia, masih terus menjelaskan jalan tengah atas presidential threshold atau ambang batas pencapresan menjadi 10-15 persen.
Namun, berdasarkan lobi PAN kemungkinan besar akan mendukung opsi penundaan pengesahan tersebut.
"Mengenai penangguhan (pengesahan), PAN sama-sama juga dengan mereka," ujar Dadang.
Dadang menyampaikan, keempat fraksi itu berencana melakukan aksi walkout jika keputusan RUU Pemilu diambil hari ini. Meski enggan menilai sikap itu sebagai ancaman, Dadang mengklaim, koalisi pemerintah akan tetap meminta pengesahan dilakukan hari ini.
"Kalau dilanjutkan (hari ini), tiga partai termasuk PAN yang tegas akan melakukan walkout," ujar Dadang.
Ia melanjutkan, sampai saat ini lobi antarfraksi masih dilakukan. Rapat paripurna diskors pada pukul 14.00 WIB.
 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) masih percaya RUU Pemilu dapat diputuskan dalam lanjutan rapat paripurna malam ini. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko) |
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih percaya RUU Pemilu dapat diputuskan dalam lanjutan rapat paripurna malam ini. Hal itu menyikapi isu empat partai yang meminta penangguhan pengambilan keputusan hingga Senin (24/7) mendatang.
"Seyogyanya jangan ditunda ya," kata Tjahjo di sela forum lobi rapat paripurna, di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut Tjahjo, RUU Pemilu harus segera diselesaikan karena mengatur kerja dan aturan main yang dilaksanakan parpol pada pemilu serentak 2019.
"Tidak mungkin yang mau punya kerja dikatakan menghambat. Saya yakin enggak," ujar Tjahjo.
Tjahjo menghargai sikap Gerindra, PKS, dan Demokrat yang masih bersikukuh dengan angka ambang batas presiden sebesar nol persen. Namun dia yakin keputusan tetap akan diambil malam ini.
"Saya masih percaya kepada DPR pada lobi kedua jam 8," katanya.
Sementara itu, mengenai opsi voting jika musyawarah mufakat mengalami kebuntuan, menurut Tjahjo harus dilakukan secara terbuka. Sebab menurutnya, voting tertutup kata dia, hanya berlaku bagi keputusan yang menyangkut orang per orang.
"Saya kira sama saja kok enggak ada masalah. Kita juga Pilpres dan Pemilu itu yang punya kerja DPR. Perlu diatur pemerintah hal-hal yang sudah baik kita tingkatkan dan dipertahankan," ujarnya.
Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu kembali diskors hingga pukul 19.30 untuk dilakukan lobi. Lobi kedua selama 30 menit diambil untuk kembali membahas opsi-opsi yang belum mufakat pada sesi lobi pertama.
Hingga kini, sebanyak enam fraksi yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura sudah sepakat terhadap opsi paket A. Sedangkan Gerindra, PKS dan Demokrat berkukuh dengan opsi paket B. Sementara PAN memilih jalan tengah dengan opsi C.
Adapun peta ketiga opsi yang mengerucut pada malam ini yaitu:
1. Paket A
- Ambang batas presiden: 20/25 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: sainte lague murni
2. Paket B
- Ambang batas presiden: 0 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare
3. Paket C
- Ambang batas presiden: 10/15 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare (pmg)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pemerintah Tolak Usul Gerindra Cs Tunda Rapat RUU Pemilu"
Post a Comment