KPU Minta Legalisasi UU Pemilu Selesai Sebelum Agustus

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat cepat memproses legalisasi Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru disahkan Jumat (21/7) dini hari tadi. Percepatan legalisasi UU Pemilu diperlukan agar KPU bisa segera memulai tahapan untuk pemilu serentak 2019.

Berdasarkan UU Pemilu, tahapan pemilu 2019 harus dimulai Agustus mendatang.

"Kalau misalnya pengundangan undang-undang ini lambat, bisa saja itu menimbulkan perdebatan, kok KPU belum mulai tahapan sudah masuk Agustus," kata Arief di kantornya.

Dengan jadwal tahapan yang dimulai Agustus, KPU praktis hanya memiliki waktu beberapa hari untuk mempersiapkan diri untuk memulai tahapan pemilu.

"Sekarang sudah tanggal 21 Juli. Senin itu 24 Juli. Berarti hanya tersisa enam hari sebelum berakhirnya Juli, nah kami berharap dalam waktu seminggu bisa diselesaikan semua (legalisasi Undang-undang Pemilu)," ujar Arief.

Implementasi tahapan pemilu 2019 tidak bisa dilakukan langsung setelah proses legalisasi UU Pemilu selesai. Penyelenggara harus menyusun terlebih dahulu Peraturan KPU untuk mengatur teknis pelaksanaan pemilu.

Penyusunan PKPU dilakukan dengan melalui tahap konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Meski demikian, konsultasi dengan DPR bersifat tidak mengikat setelah diterimanya uji materi atas Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Setelah dikonsultasikan, draf PKPU tentang Tahapan Pemilu 2019 dapat disahkan untuk selanjutnya dimulai tahapan pemilu serentak.

"PKPU Tahapan itu harus di selesaikan dulu. PKPU tentang Tahapan, PKPU Pemutakhiran Data Pemilih, PKPU Verifikasi Partai Politik, PKPU Pencalonan, Kampanye, Dana Kampanye, paling tidak itu yang sudah ditetapkan," katanya.

KPU sebenarnya dapat melakukan harmonisasi PKPU untuk Pemilu 2014 agar digunakan pada pemilu serentak mendatang. Namun, harmonisasi disebut akan berjalan lama karena banyak revisi yang harus dilakukan.

PKPU Pemilu 2014 dan 2019 juga akan memiliki banyak perbedaan karena sistem pemilihannya berbeda. Pada pemilu terakhir, pemilihan presiden dan anggota legislatif masih dilakukan terpisah. Sementara pemilu 2019 akan berjalan serentak.

"Makanya penting bagi kita undang-undang ini segera diundangkan," kata Arief.

Setelah menyelesaikan PKPU, penyelenggara pemilu dapat memulai tahapan Pemilu 2019 dengan melakukan verifikasi partai politik.

"Tahapan untuk parpol mulai daftar ke KPU itu paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itu artinya Oktober sudah masuklah pendaftaran dari partai politik untuk jadi peserta Pemilu," katanya.

Verifikasi parpol akan dilakukan selama empat bulan, atau berakhir pada Februari 2018. Sesuai amanat UU Pemilu, hanya parpol baru yang harus menjalani verifikasi administrasi dan faktual untuk mengikuti pemilu mendatang.

Jika seiring berjalannya waktu ada uji materi atas aturan verifikasi yang masuk dan diterima Mahkamah Konstitusi, maka KPU wajib merevisi PKPU tentang persyaratan peserta.

Perubahan anggaran mendadak juga dapat diajukan KPU jika uji materi terjadi dan diterima MK.

"KPU mengajukan tambahan anggaran melalui Kemenkeu dan itu pembahasannya cukup lama. Kalau regulasi dalam pemilu itu diubah ditengah-tengah tahapan memang itu akan merepotkan banyak pihak," tuturnya. (wis/syh)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini