Prabowo Belum Beri Sinyal Bertarung dengan Jokowi di 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, Prabowo Subianto belum memberi sinyal untuk kembali bertarung dengan Joko Widodo dalam Pilpres tahun 2019.

Hal itu menanggapi kemungkinan hanya munculnya dua calon presiden pasca pengesahan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi undang undang.

“Pak probowo sendiri kalau ditanya (menjadi Capres tahun 2019) selalu jawab belum waktunya,” ujar Riza di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7).

Meski belum ada kepastian, Riza mengklaim, elektabilitas Prabowo dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Peningkatan itu diklaim bertolak belakang dengan elektabilitas Jokowi yang dinilai terus menurun.

Ia menilai, turunnya elektabilitas Jokowi disebabkan oleh meningkatnya utang negara, mahalnya harga kebutuhan pokok, hingga tingginya ketimpangan sosial.

Lebih lanjut, Riza berkata, sampai saat ini belum bisa memastikan peta politik yang terjadi setelah UU Pemilu disahkan. Ia enggan berkomentar soal kemungkinan Gerindra berkoalisi dengan tiga partai yang walk out di paripurna semalam, yakni PKS, PAN, dan Demokrat.

“Koalisi Pilpres masih lama. Jangan terlalu jauh bicara koalisi sekalipun orang memetakannya ada 6-4,” ujarnya.

Meski peta politik belum bisa dipastikan, Riza secara personal menilai, sebagian partai koalisi pemerintah bisa berpindah menjadi oposisi dalam Pilpres tahun 2019. Penilaian itu dilihat dari terus menurunnya elektabilitas Jokowi saat ini.
“Partai itu akan memperhitungkan eksistensi 2019. Kalau popularitas Jokowi menurun, partai tidak akan mempertaruhkan nasibnya kepada yang tidak terpilih,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy menyatakan belum memastikan mendukung Jokowi dalam Pilpres tahun 2019. Ia berkata, ada mekanisme yang harus dilakukan oleh PKB sebelum menentukan sosok yang akan diusung dalam Pilpres tahun 2019

“Belum sampai ke sana. Pasti ada mekanisme beri dukungan presiden 2019,” ujar Lukman di Gedung DPR, Jakarta.

Lebih dari itu, ia menegaskan, PKB yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah masih fokus menyelesaikan kontrak politik hasil Pilpres 2014.
Sebelumnya, voting paripurna DPR mengesahkan paket A atas lima isu krusial yang ada di dalam RUU Pemilu.

Paket A berisi tentang ambang batas pencalonan presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10, dan metode konversi suara sainte lague murni.â€¨

Mengacu pada paket itu, sulit bagi satu partai untuk mencalonkan presiden dalam Pilpres tahun 2019. Parpol harus berkoalisi untuk bisa mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.