Pertemuan Cikeas, Manuver Awal SBY-Prabowo Hadapi 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengesahan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu) di DPR pada pekan lalu menjadi salah satu alasan digelarnya pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tadi malam di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Keduanya memiliki sikap yang sama terutama mengenai ambang batas presiden.

SBY, usai pertemuan, memang membantah bahwa pertemuannya dengan Prabowo akan berujung koalisi menghadapi Pemilihan Presiden 2019. Namun sulit untuk melepas pertemuan tersebut dari wacana persiapan Pilpres 2019.

Dalam konteks itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati menduga, SBY dan Prabowo merancang pertemuan semalam untuk melihat reaksi publik dan sebagai respons kepada kubu partai pro Joko Widodo, yang sudah jauh bergerak.

"Karena mereka tidak ingin terlalu jauh gap atau ketertinggalannya, dan mereka merasa percaya diri mampu menjadi penantang untuk melakukan manuver," kata Mada saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/7).

Jika reaksi publik positif, Mada menilai kedua pihak baik Demokrat maupun Gerindra, akan menindaklanjuti dengan manuver yang lebih masif ke partai-partai lain. Dan sangat mungkin akan bermuara pada sebuah koalisi antarpartai di luar pemerintahan.

Lebih jauh menurut Mada, ada pula kecenderungan Prabowo ingin mempelajari 'keberhasilan' SBY dalam menjalankan strategi politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Isu identitas menjadi isu alternatif untuk melawan politik rasional yang bakal menjadi pertimbangan Prabowo," katanya.

Arena perpolitikan di tingkat lokal dan nasional dianggap jauh berbeda, namun Mada memprediksi Pilkada serentak 2018 akan menjadi sasaran atau eksperimen awal dari poros kekuatan yang dibangun Demokrat, Gerindra bersama PAN dan PKS.

Di samping itu, Mada menilai ada sisi positif yang dapat dilihat dari pertemuan SBY dan Prabowo di Cikeas tadi malam, yaitu mengingatkan kubu Jokowi agar serius menjalankan sisa masa pemerintahannya.

"Ini bisa menjadi faktor pemerintahan Jokowi untuk mempercepat kinerjanya dan juga mensolidkan kekuatan pendukungnya. Jadi bisa lebih sehat karena ada pertemuan ini," kata dia.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan SBY yang menyebut pertemuannya hanya untuk menjalin komunikasi dan bagian dari kerjasama politik. Kerjasama itu memiliki dua cakupan, yakni ranah politik dan gerakan moral.

Dalam konteks politik, kerjasama dengan Gerindra diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan saat ini agar sesuai aturan konstitusi. Sementara dalam aspek moral, lanjut dia, untuk mengawal kepentingan rakyat. (osc)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini