'Setnov Licin dan Banyak Akal'

Jakarta, CNN Indonesia -- Penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) diyakini tak lantas membuat pentolan partai Golkar itu melepas jabatannya di pucuk kepemimpinan DPR dan DPP Golkar.

Sehari setelah penetapan Setya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rapat pleno DPP Golkar memutuskan Setya tetap sebagai Ketum partai berlambang pohon beringin tersebut. Tak hanya itu, surat edaran pun diedarkan kepada kader agar tak berbicara kontraproduktif atau bersifat negatif terkait partai berlambang beringin itu kepada publik.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, edaran itu ditujukan agar kader tidak bicara seenaknya. Nurdin menegaskan, pengurus Golkar telah menunjuk dirinya dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai juru bicara.

Beberapa saat sebelum rapat pleno, dalam rapat pimpinan DPR pun diputuskan konfigurasi kepemimpinan di lembaga legislatif itu tetap sama. Setya tetap sebagai Ketua DPR, kecuali ada usulan perubahan dari fraksinya atau dirinya pribadi.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar menilai tetapnya Setya di pucuk kepemimpinan karena anggota legislatif dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur itu dikenal sebagai sosok yang lihai berpolitik selama ini.

"Novanto ini licin. Jadi saya rasa kalau inisiatif untuk mundur belum. Mestinya kalau memang inisiatif dia akan legowo mengundurkan diri, bahkan harusnya sejak lama karena ada beberapa kasus yang menimpa," ujar Idil kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/7).

Salah satu kasus yang pernah menjerat Setnov adalah insiden yang dikenal dengan istilah ’papa minta saham’.

Kasus ini berujung pada dugaan pelanggaran etik hingga hingga Setnov harus mengundurkan diri sebagai ketua DPR pada 2015, tak lama kemudian dia kembali menduduki kembali jabatan tersebut menggantikan Ade Komarudin.

Idil juga melihat Setnov berupaya keluar dari kasus yang membelitnya sekarang karena Golkar, partai yang dipimpinnya, adalah partai pendukung pemerintah dan akan memanfaatkannya untuk melakukan interaksi politik dengan PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi.

"Ada upaya untuk meminta intervensi ke sana. Tentu sebagai kepala negara Pak Jokowi punya pengaruh, paling tidak cara pandang," katanya.

Sementara itu, pengamat politik Firman Manan menilai bahwa keputusan pengunduran diri Setya tak semata-mata akan ditentukan oleh faktor internal atau keputusan pribadi Setya.

Firman mengatakan, Golkar tentu telah mengukur sejauh mana kekuatan Setnov di partai, apalagi melihat rekam jejak KPK sehingga kecil kemungkinan kasusnya tak sampai di pengadilan.

Golkar berhitung

"Tentu itu akan dihitung pula oleh Golkar. Memang kecil kemungkinan bagi Setya untuk bertahan, paling tidak dalam posisi sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai menjelang pikada 2018 dan pilpres 2019," terangnya.

Nasib jabatan Setnov sebagai Ketua DPR, menurut Firman, bergantung pada pendapat fraksi lain di DPR termasuk dari koalisi pimpinan DPR lainnya, apakah mendukung atau menyarankan dia untuk mundur.

Golkar akan memanfaatkan posisi sebagai partai pendukung pemerintah untuk meminta bantuan pemerintah. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Terlebih, lanjutnya, dalam ketentuan UU MD3 mengatur bahwa pemberhentian pimpinan DPR dapat dilakukan jika dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Jika fraksi-fraksi yang berseberangan semakin menguat itu bisa jadi alasan untuk mengundurkan diri," katanya.

Alih-alih mengundurkan diri, Firman menilai Setya akan menempuh langkah hukum melalui jalur praperadilan. Upaya ini, menurutnya, terlihat saat Setya menyatakan tidak terlibat kasus e-KTP dalam konferensi pers kemarin.

"Ya kemungkinannya dia memanfaatkan praperadilan. Kita lihat kembali praperadilan itu diterima atau tidak. Itu juga yang jadi hitung-hitungannya akan mundur atau tidak," tutur Firman. (yns/kid)

Let's block ads! (Why?)