Fadli Zon Anggap Kasus Saracen Hanya Dagelan Baru Polisi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali angkat bicara mengenai pengelola grup Saracen yang ditangkap Kepolisian akibat menyebar konten negatif dan ujaran kebencian di media sosial. Fadli meminta agar Kepolisian mengungkap dalang dan jaringan pengguna Saracen.

Bukan tanpa sebab Fadli ikut merasa gerah dalam kasus Saracen. Selain karena menebar hoax dan isu-isu suku agama ras dan antargolongan (SARA), Fadli dan partainya Gerindra, sempat dikaitkan dengan grup ini akibat sebuah foto viral di media sosial.

“Enggak ada, kami ya tidak pernah mengenal yang namanya Saracen itu dan kita juga tidak pernah meng-approve tindakan-tindakan hoax. Kami adalah korban yang paling banyak fake news hoax dan juga fitnah di media sosial," kata Fadli di Gedung DPR Jakarta kemarin.

Kepolisian, kata Fadli, harus bisa membuktikan dugaan tentang penyebaran konten negatif, hoax dan isu-isu SARA yang dilakukan Saracen. Jika benar, siapa pun dalang dan penggunanya harus diusut tuntas.

“Kita tidak ingin kasus Saracen ini nantinya berakhir antiklimaks seperti kasus pengungkapan mafia beras yang bikin heboh beberapa pekan lalu itu, di mana ekspose awalnya bombastis, namun perkembangan kasusnya kemudian ternyata tak sebesar yang diekspose di awal,” ujar Fadli dalam keterangannya hari ini.

Berita konten negatif dan hoax, kata Fadli, telah memperkeruh situasi perpolitikan nasional, dalam lima tahun terakhir. Lantas, dia pun mengkritik Presiden Joko Widodo yang pernah mengakomodasi buzzer politik di Istana beberapa waktu lalu.

Apalagi buzzer itu disinyalir merupakan pendukung pemerintah. Langkah itu dinilai sebagai bentuk kontradiktif dari komunikasi politik Jokowi karena dilakukan di tengah wabah berita negatif.

“Tindakan Presiden yang sering mengundang buzzer ke Istana itu hanya memperkuat kesan di masyarakat jika pemerintah sebenarnya menerapkan standar ganda dalam urusan ‘hoax’ dan ujaran kebencian ini," bebernya.

Sebab, Fadli menganggap, para buzzer itu seolah tidak pernah tersentuh tindakan hukum, meskipun misalnya cuitan atau posting mereka di media sosial kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat.

Salah satunya adalah ketika Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dirundung penyebaran rekayasa foto yang memperlihatkan mantan Danjen Kopassus itu mengenakan atribut Adolf Hitler. Bahkan, foto-foto itu menurutnya masih beredar hingga saat ini.

"Ini ditertibkan dulu peluangnya, jadi pemerintah jangan hanya saat tiba akal kalau memang membenahi secara holistik jangan parsial," katanya.

Dengan demikian, jika Saracen merupakan industri jasa yang menjalankan bisnis penyebaran konten negatif, hoax, isu-isu SARA dan ujaran kebencian, Fadli meminta agar Kepolisian menuntaskan kasusnya secara transparan.

"Bukan hanya ketika pengguna jasanya adalah pihak-pihak yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah, namun juga jika dalam proses penyidikan ternyata temuannya justru mengarah kepada pihak-pihak pendukung rezim yang sedang berkuasa,” kata dia.

Di sisi lain, Fadli pesimistis kasus Saracen dapat terungkap tuntas. Dari berbagai perkembangan berita yang ada, Fadli menilai perkembangan kasus ini di Kepolisian tidak sebesar ekspose saat pertama kali diungkap.

"Saya cenderung menilai kasus ‘saracen’ ini sekadar dagelan baru," ujar Fadli. </span> (djm/djm)

Let's block ads! (Why?)