Sri Mulyani Tunggu Respons Masyarakat Soal Gedung Baru DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi yang dialokasikan pada anggaran dewan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Menurut Sri, pembicaraan mengenai rencana pembangunan gedung sempat dibahas pimpinan dewan saat awal penyusunan RAPBN. Saat itu, Sri menyampaikan bahwa permintaan itu sudah pernah dilakukan pada 2015

"Namun saya sampaikan, selalu reaksi masyarakat sangat meningkat, dan kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan," kata Sri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/8).

Sri mengatakan, DPR sebagai pemilik hak anggaran atau hak budget, bisa mengusulkan sesuatu yang dianggap prioritas, baik berupa aspirasi anggota, daerah hingga soal legislasi di RAPBN.

"Kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat mereka bertanggung jawab untuk mengikuti atau merespons pandangan dari rakyatnya yang diwakili itu," ujarnya.

Dengan demikian, kata Sri, jika parlemen sudah menetapkan anggaran rencana pembangunan gedung baru, maka ketika pemerintah sudah menganggarkan, jangan sampai kemudian batal dilaksanakan akibat ada respons negatif dari masyarakat.

Akibatnya, kata dia, terjadi inefisiensi anggaran dalam pembelanjaan negara. Apalagi jika anggaran yang sudah ditetapkan dan dibatalkan secara politis, kemudian dipakai belanja lain yang tidak termasuk prioritas.

"Makanya saya sampaikan, sebelum menyampaikan ini silakan sampaikan ke masyarakat secara transparan saja bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya ini masyarakat menghendaki gedung baru atau alun-alun baru," ujar Sri.

Sekretariat Jenderal DPR menyebutkan, rencana penataan kawasan parlemen yang meliputi pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi akan dimulai pada akhir 2018. Nantinya gedung lama parlemen akan dihibahkan ke Kesekretariatan Jenderal DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan untuk rencana itu sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp601 miliar dari total anggaran dewan di RAPBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah telah menyerahkan sepenuhnya rencana penataan kawasan parlemen yang terdiri dari pembangunan gedung dan alun-alun demokrasi kepada pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran.

"Sudah lah itu ambilah sebagai domain eksekutif, ambil alih isu ini jangan lah kita dianggap ada proyek. Proyek itu semua adalah eksekutif. Kuasa pengguna anggaran itu adalah eksekutif. Tidak ada legislatif," ujar Fahri. </span> (gil)

Let's block ads! (Why?)