Hasil Survei Masyarakat Puas, Jokowi Janji Kerja Lebih Keras

Presiden Joko Widodo menyebut hasil survei tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang dirilis Centre for Strategic and International Studies (CSIS), bisa memacu pemerintah untuk terus bekerja keras menyejahterakan masyarakat.

"Tugas kita bekerja. Penilaian baik atau tidak, kami serahkan ke masyarakat. Hasil survei itu harus memacu kami bekerja lebih keras lagi," kata Jokowi di Gedung Perpustakaan Nasional, Kamis (14/9).

Hasil survei CSIS menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah Jokowi meningkat menjadi 68,3 persen. Tahun lalu, tingkat kepuasan sedikit lebih rendah yakni 66,5 persen.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling. Adapun margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kinerja Menteri

Jokowi meminta para menteri bekerja keras, dan dia akan menegur pembantunya apabila tak menjalankan instruksi yang diberikan.

Salah satunya program menggratiskan pengiriman buku kepada pegiat literasi pada tanggal 17 setiap bulan.

"Berjalan enggak? Kalau enggak berjalan, ada yang saya jewer nanti. Masa Presiden sudah ngomong enggak dijalankan," kata Jokowi.

Salah satu cara memantau kinerja pembantunya adalah saat berkunjung ke daerah dan berinteraksi dengan masyarakat.

Kinerja-kinerja pemerintah akan terus ditanya sehingga ia mengetahui hasil program atau kebijakan dapat benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan atau tidak.

Jeweran Jokowi kepada pembantunya seperti menteri dan kepala daerah sudah sering dilakukan melalui sentilan-sentilan dalam forum terbuka.

Seperti tadi pagi, ia mengeluhkan inefisensi pengelolaan APBN dan APBD hingga kini. Pemerintah pusat dan daerah sekarang masih sibuk dengan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Sementara Jokowi selalu meminta mereka fokus dan sibuk kepada program-program dan memastikan hasilnya sesuai dengan tujuan kebijakan itu.

Ia berulang kali bahkan sejak tahun lalu menginstruksikan agar manajemen akuntansi keuangan dibuat sesederhana mungkin, tidak beranak-pinak, mulai dari pusat hingga daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan instruksi Jokowi dengan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 menjadi PMK Nomor 173.

Tetapi keribetan SPJ dan ketidakjelasan hasil kerja terus terjadi hingga kini hingga tingkat kepala daerah, kepala dinas, kepala sekolah, kepala desa, dan penyuluh.

"Saya mengalami waktu wali kota, gubernur, dan sekarang. Saya tidak mau lagi, harus disetop," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)