Pansus KPK Akan Kirim Lima Koper Dokumen ke Jokowi

Wakil Ketua Pansus Hak Angket terhadap KPK, Masinton Pasaribu akan mengirim lima koper berisi dokumen kepada Presiden Joko Widodo. Dokumen itu merupakan hasil temuan Pansus setelah bekerja selama 60 hari.

"Di dalam koper ini adalah data-data dan hasil-hasil temuan Pansus Angket KPK yang juga akan kami sampaikan kepada Presiden nantinya," kata Masinton sambil menunjuk koper di gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).

Dokumen-dokumen itu, kata Masinton, berisi tentang empat hal yang selama ini disoroti oleh Pansus, yakni tata kelola kelembagaan KPK, tata kelola anggaran KPK, tata kelola sumber daya manusia KPK, dan perihal penegakan hukum dalam aspek pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini.

Dokumen-dokumen tersebut, lanjut Masinton, merupakan hasil kerja Pansus setelah mengadakan rapat sejak dibentuk Mei 2017.

"Baik rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPR, melakukan kunjungan ke lapangan seperti ke BPK, kepolisian, kejaksaan dan juga Dirjen Kemasyarakatan dalam hal ini rumah penyimpanan barang sitaan dan rampasan negara," kata Masinton.

Masinton menjelaskan, kelima koper akan dikirim sebelum Pansus membeberkan hasil kerja dalam rapat paripurna DPR, 28 September mendatang. Menurut dia, Pansus ingin Jokowi mengkaji temuan Pansus.

"Agar KPK bisa semakin kokoh dan semakin maju serta negara mampu membangun sistem antikorupsi," kata Masinton.

Bertemu Jokowi

Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR lainnya, Taufiqulhadi mengatakan, Pansus ingin bertemu dan duduk bersama dengan Jokowi dalam rapat konsultasi untuk menindaklanjuti hasil kerja Pansus.

Taufiq mengaku telah mengirim surat kepada Pimpinan DPR. Dalam surat tersebut, Pansus meminta pimpinan DPR agar mengagendakan rapat konsultasi dengan Jokowi.

"Pimpinan DPR menyatakan akan segera mengirim surat kepada Presiden (Jokowi)," kata Taufiq.

Kendati demikian, Taufiq juga tidak ingin memaksa Jokowi perihal jadwal rapat konsultasi.

"Apakah Presiden memiliki jadwal seperti yang kami harapkan, itu terserah kepada Presiden," ujar Taufiq.

Dikatakan Taufiq, Pansus baru pertama kali mengajukan pertemuan dengan kepala negara. "Yang harus dilihat adalah permintaan itu nanti akan dihadiri juga dengan pimpinan DPR," tutur Taufiq.

Let's block ads! (Why?)