Fadli Zon Nilai Pemerintah Pusat Tak Konsisten soal Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyebut pemerintah tak sabar dan tidak pernah konsisten ketika mengeluarkan sebuah kebijakan. Hal ini terbukti dengan dicabutnya moratorium soal reklamasi 17 Pulau di pesisir Utara Jakarta pada 5 Oktober lalu.

Dia menuturkan pemerintah pusat seharusnya bersabar menunggu pergantian pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta yang tinggal menghitung hari itu. Sehingga, katanya, ada diskusi dan pembicaraan khusus mengenai pembangunan 17 pulau itu kepada pemimpin yang baru.

Gubernur Djarot Saiful Hidayat sendiri akan segera lengser dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Anies Baswedan yang terpilih sebagai Gubernur DKI pada Pilgub April lalu.

Pasangan Anies dan wakilnya Sandiaga Uno, diketahui menentang pembangunan reklamasi yang diduga banyak masalah dan menabrak sejumlah peraturan daerah.

“Harusnya bersabar, tunggu dulu Gubernur baru. Beri ruang untuk berdiskusi. Kan yang mengepalai untuk ke depan juga sudah berganti,” kata Fadli di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).

Kebijakan Bermasalah

Pemerintah kata Fadli harusnya berlaku adil dan tidak terburu-buru dalam menentukan kebijakan. “Ini bermasalah, harusnya diperiksa. Dulu saja sudah dimoroatorium. Sekarang terburu-buru dicabut. Ada apa ini? Hukum model apa ini? Periksa dong yang benar,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman resmi mencabut moratorium pembangunan atau reklamasi 17 Pulau di pesisir Utara Jakarta.

Melalui surat bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 yang ditandatangi oleh Luhut Binsar Panjaitan memeberitahukan kepada Pemprov DKI moratorium itu telah dicabut dan bisa kembali dilanjutkan pembangunannya. (asa)

Let's block ads! (Why?)