Soal Hak Angket, Oesman Sebut Penegakan Hukum Jadi Prioritas

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan penegakan hukum dalam kasus korupsi e-KTP harus diutamakan. Karena itu ia akan mengkaji penandatangan usulan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi oleh anggota fraksi partainya di DPR.

"Saya akan melihat apa kepentingan (menyetujui hak angket), karena hukum harus ditegakkan dan penegak hukum sudah melakukan tindakan hukum. Biarkan mereka (KPK) dulu menyelesaikan masalah hukumnya," kata Oesman di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/5).

Politikus yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah ini menilai hak angket merupakan hak DPR. Namun penggunaan hak itu oleh kadernya di DPR harus disertai dengan tanggung jawab.

"Yang tanggung jawab kepada saya adalah ketua fraksi (Partai Hanura). Makanya saya panggil ketua fraksi, saya mau tau mekanisme apa yang dilakukan sekarang," kata Oesman.

Selain memanggil ketua fraksi, Oesman juga akan memanggil tujuh anggota Fraksi Partai Hanura yang menandatangani hak angket.

Tujuh orang tersebut adalah Dossy Iskandar, Dadang Rusdiana, Djoni Rolindrawan, Samsudin Siregar, M Farid Al Fauzi, Ferry Kurniawan dan Frans Agung Mula Purba.

Sebelumnya, Oesman menilai proses hak angket yang bermula pada upaya meminta bukti rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani sebaiknya ditempuh melalui proses hukum. Menurutnya hukum tidak bisa disatukan dengan politik.

Oesman menyatakan, Hanura akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Miryam yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan memberi kesaksian palsu dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kemdagri.

Menurut Oesman, Hanura masih melakukan rapat internal untuk membahas siapa yang bakal menggantikan Miryam di DPR. Tak hanya itu, proses rapat sedianya juga bakal membahas pengganti Miryam dari jabatan Bendahara Fraksi Hanura di DPR (sur)

Let's block ads! (Why?)