Fadli Zon Sebut Opsi Duet Gerindra-Demokrat Terbuka

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal ambang batas presiden dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu) akan mempengaruhi komposisi peta politik di 2019.

Pasal ambang batas presiden yang diuji dalam MK adalah hasil pengesahan UU Pemilu pekan lalu dengan angka 20/25 persen.

"Kalau MK, menolak presidential threshold ya tentu akan banyak lagi calon dan dan kalau tidak, ya tentu semakin terbatas," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/7).

Dengan demikian, kata Fadli, peluang pihaknya berkoalisi dengan partai politik lain seperti PKS, Demokrat, dan PAN akan dipengaruhi putusan MK termasuk mengenai pencalonan presiden di 2019.

Untuk pencalonan dalam pilpres 2019, Gerindra berencana mengajukan nama Ketua Umum Prabowo Subianto. Untuk duetnya, kata Fadli, masih terbuka dengan kandidat dari partai lain.

Belakangan, setelah muncul rencana pertemuan Ketum Gerindra dan Ketum Partai Demokrat, disebutkan bahwa akan muncul koalisi di antara kedua partai. Demokrat sendiri disebut-sebut bakal memajukan putra sulung mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) Agus Harimurti sebagai kandidat dalam pilpres 2019.

Fadli Zon. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Saya kira ini suasana dan situasinya masih sangat tergantung pada perkembangan ke depan pada MK," ujar Fadli.

Sementara itu, Fadli berkata, syarat utama sosok yang pantas mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden adalah dapat bekerja sama dan diterima masyarakat.

"Ya mestinya komplementer mestinya menunjang kemudian bekerja sama dan secara partai pendukung ada akseptabilitas yang kuat," kata dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan partainya optimistis tetap bisa mengusung kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Ia mengatakan, rencana pertemuan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto tidak akan memupuskan harapan tersebut.

Meski berambisi, Agus menuturkan, Demokrat tetap membuka pintu bagi partai manapun untuk berkoalisi dalam Pilpres 2019. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas syarat ambang batas pencapresan dalam UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru sebesar 20 persen. (kid)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini