DPR Akan Undang Menkeu dan Menteri PUPR Tinjau Kondisi Gedung

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berencana mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono untuk meninjau secara langsung kondisi gedung kerja anggota dewan.

Ketua BURT DPR Anton Sihombing mengatakan, rencana ini merupakan imbas kebutuhan pembangunan gedung baru sebagai bagian dari penataan kawasan parlemen, sekaligus untuk menggantikan gedung saat ini yang dinilai sudah tidak layak.

"Bila perlu menteri keuangan saya undang, menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedungnya langsung. Jadi saya rasa ini realitas kebutuhan," kata Anton di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Anton menjelaskan, kondisi Gedung Nusantara I DPR yang menjadi ruang kerja anggota dewan saat ini tidak cukup menampung 560 anggota dewan berikut staf dan tenaga ahlinya.

Saat ini, kata dia, setiap ruangan diisi total delapan orang yaitu satu anggota dewan, lima staf ahli dan dua tenaga ahli. Jika dikalkulasikan dengan 560 anggota, maka saat ini Gedung Nusantara I DPR menampung sekitar 4.480 orang.

Anton mengklaim, kapasitas gedung hanya mampu menampung 800 orang saja. "Jadi kita berpikir secara rasional saja, jangan opini-opini," katanya.

Anton membandingkan kondisi gedung anggota dewan dengan ruang kerja Camat atau Kapolsek di daerah-daerah. Menurutnya, ruang kerja dua pejabat wilayah itu lebih baik daripada yang dimiliki anggota dewan.

"Saya baru pulang dari daerah pemilihan, kantor camat saja kamar mandinya di dalam. Ruangannya luas, pegawainya di luar sama. Ini masa lembaga tinggi negara," kata dia.

Selain pembangunan gedung, kata Anton, penataan kawasan parlemen juga akan termasuk pembangunan alun-alun demokrasi, perpustakaan dan museum.

Selain itu, Anton menyatakan, DPR juga berencana membangun apartemen bagi anggota agar lebih dekat dengan tempat kerja. Semua wacana itu, kata dia, menggunakan APBN.

"Sudah aku bilang rumah DPR itu jauh ya enggak? Sudah tidak memadai, lebih bagus lebih dekat. Tapi itu nanti seluruh pembahasan anggaran," katanya.

Untuk pembangunan gedung, Anton mengatakan, DPR mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 miliar yang termasuk dari total usulan anggaran dewan di 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

Pembahasan terhadap anggaran dewan baru akan dilakukan di Badan Anggaran DPR setelah nota keuangan disampaikan Presiden Jokowi Rabu besok.

Pada tahun 2015, DPR RI merencanakan sebuah program pembangunan kawasan parlemen yang terdiri atas tujuh tahapan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku ketua tim pembangunan merinci tujuh program pembangunan tersebut.

Tahap pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia

Tahap kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Fahri mengungkapkan pembangunan tersebut akan menggunakan gedung bundar yang lama. Menurut Fahri Gedung bundar adalah ikon nasional yang mendunia dan kaya pengetahuan.

Tahap ketiga adalah membangun akses publik ke gedung DPR RI untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di kompleks parlemen tersebut.

Selanjutnya, tahap keempat, adalah pusat pengunjung. Pusat pengunjung akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.

Tahap kelima adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-Undang.

Tahap keenam adalah pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini, ujar Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur dan tiap anggota punya kreativitas ruangan masing-masing.

Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota dan akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Let's block ads! (Why?)