Jokowi Sebut Diktator Tak Ada di Konstisusi Indonesia

Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia tak mengenal adanya kekuasaan mutlak alias diktator. Pun demikian institusi di Indonesia tak ada satu pun yang berlaku dengan cara-cara diktator.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, seluruh institusi dan lembaga negara membangun praktik demokrasi yang sehat sebagaimana diamanatkan konstitusi.

"Merujuk konstitusi kami, tidak ada satu pun institusi yang berkekuasaan mutlak, apalagi seperti diktator," ujar Jokowi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Rabu (9/8).

Seperti dalam keterangan resminya, Jokowi menyatakan, Indonesia memegang teguh keseimbangan kekuasaan kelembagaan melalui pengawasan satu dengan yang lain. Namun, tantangan selalu ditemui dalam menjalankan konstitusi.

Hal itu tak lepas dari perubahan serta kondisi tak menentu yang mendorong Indonesia harus membentuk konstitusi supaya dapat lebih dipahami seluruh lapisan masyarakat.

Dalam membuka simposium internasional Mahkamah Konstitusi, Jokowi mengingatkan, MK harus menjadi pegangan terhadap sebuah pemahaman negara. MK dinilai berperan penting di tengah gelombang tantangan menegakkan konstitusi.

"Kami memegang teguh konstitusi untuk memastikan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia," tutur eks Wali Kota Solo tersebut.

Menurutnya, penegakan konstitusi harus benar-benar dilakukan guna mencegah munculnya mobokrasi yang memaksakan kehendak atas nama jumlah massa.

"Tidak ada warga negara kelas satu, kelas dua. Yang ada warga negara Indonesia," kata Jokowi. </span> (osc/gil)

Let's block ads! (Why?)