Kasus Viktor, Gerindra Tinjau Ulang Koalisi dengan NasDem

Partai Gerindra bakal meninjau ulang rencana kerjasama dengan Partai NasDem pada Pilkada serentak 2018. Hal itu buntut dari pernyataan Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, pekan lalu yang menyudutkan sejumlah partai, termasuk Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berkata, pernyataan Viktor bahwa Partai Gerindra mendukung konsep khilafah dan menyamakannya dengan PKI, sudah masuk dalam kategori tuduhan berat.

"Saya kira ada pertimbangan yang sangat mendasar kalau sekarang ini, karena ada tuduhan yang sangat berat di situ kepada Gerindra, tentu akan jadi pertimbangan," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/8).

Fadli juga menilai dengan sikap NasDem yang membela Viktor, tidak sesuai dengan semangat restorasi Indonesia yang merupakan jargon partai besutan Surya Paloh.

"Yang terjadi bukan restorasi, ini destruksi terhadap hubungan antarpartai politik, kemudian antarwarga negara, dan kerukunan umat beragama," kata dia.

Menurut dia, jika mengusung semangat restorasi, NasDem seharusnya menjaga, saling memahami kebhinekaan dan perbedaan-perbedaan. Bukan sebaliknya yang justru mempertajam persoalan.

Hingga kini, Fadli mengaku belum ada komunikasi yang dilakukan NasDem kepada Gerindra terkait pernyataan Viktor. Bahkan dari konferensi pers yang dilakukan, Fadli menilai tidak ada penyesalan dari NasDem.

"Rasanya tidak ada iktikad baik, main tuduh-tuduh begitu. Sekarang kita tinggal buktikan hukum masih bisa dipercaya atau tidak, masih bisa tegak atau tidak. Tapi kalau tidak, kelewatan," katanya.

Untuk itu, kata Fadli, pada Pilkada 2018 partainya hanya bakal memprioritaskan kerjasama dengan partai politik yang sudah pasti memiliki kesepamahaman visi dan misi.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat atas pernyataan kadernya, Viktor Bungtilu Laiskodat.

NasDem menilai, Viktor sama sekali tidak pernah menuding keempat partai itu intoleran dan mendukung negara khilafah karena menolak Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas.

Menutur politikus NasDem Johnny G Plate, pernyataan Viktor di Kupang, NTT pada awal pekan lalu untuk menjelaskan sikap politik fraksi NasDem atas isu yang menyangkut Perppu Ormas. </span> (osc/osc)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini