Kontroversi Kunker DPR ke Jerman demi Gedung Baru

DPR kembali jadi sorotan publik belakangan ini. Setelah sempat gaduh dengan pembentukan Pansus Angket KPK hingga status tersangka yang disandang Ketua DPR Setya Novanto, parlemen juga disibukan dengan rencana pembangunan gedung baru.

Belum lepas dari kontroversi, DPR kembali mendapat cibiran publik atas rencana kunjungan kerja (kunker) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ke Berlin, Jerman untuk membandingkan penataan kawasan parlemen di sana.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus terheran-heran. Kejanggalan perilaku para wakil rakyat di parlemen itu terjadi pada saat kinerja legislasi yang masih anjlok dan belum memuaskan.

"Aneh, DPR justru populer karena rentetan keanehan, termasuk kinerja yang tidak memuaskan. Dan rencana kunker ke Jerman yang dilakukan BURT sepertinya belum akan menjadi puncak dari semua keanehan itu," kata Lucius dalam pesan singkatnya, Kamis (31/8).

Dari target 50 rancangan undang-undang (RUU) program legislasi nasional (Prolegnas) 2017, DPR baru menyelesaikan empat di antaranya.

Keempat RUU itu adalah RUU Pemajuan Kebudayaan, RUU Sistem Perbukuan, RUU Arsitek, dan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Tiga UU lainnya telah disahkan masuk kategori RUU kumulatif terbuka.

Menanggapi rencana kunjungan kerja ke Jerman, Lucius mengkritik tidak ada transparansi yang disampaikan BURT, mulai dari rincian kegiatan hingga alasan memilih Jerman sebagai negara yang dikunjungi.

"Ketika Ketua BURT ditanya soal agenda kunker, tak ada jawaban tegas soal misi di balik kunker ke Jerman tersebut," katanya.

Lucius menduga agenda kunjungan kerja hanya alasan yang dipakai BURT untuk sekadar jalan-jalan ke luar negeri.

"Kritikan publik juga seolah-olah tak bernilai ketika kegiatan yang dianggap sekedar kedok untuk pelesiran itu masih terus diulang-ulang," katanya.

Rencana kunker ke Jerman dilakukan di tengah rencana pembangunan gedung baru DPR. BURT rencananya akan melihat penataan kawasan parlemen di Berlin mulai dari keamanan hingga fasilitas selama satu pekan.

Penataan kawasan parlemen yang direncanakan DPR nantinya akan meliputi pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi. Realisasi pengerjaan proyek akan dimulai pada akhir 2018.

Alokasi anggaran penataan parlemen sebesar Rp601 miliar dari total anggaran dewan di RAPBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai seharusnya parlemen belajar dari Presiden Joko Widodo soal permpintaan gedung baru.

Menurut Pangi, Jokowi selaku kelapa negara tidak pernah membuat wacana apalagi meminta gedung ataupun istana baru untuk menggantikan Istana Negara yang sudah lebih tua usianya.

"Ini DPR hampir setiap tahun merengek minta gedung baru. Alasannya seperti kaset usang. Padahal usia gedung DPR lebih muda dibandingkan Istana Negara," kata Pangi. </span> (gil)

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini