KPK Tak Pernah Minta LSPK Lindungi Saksi Kunci e-KTP

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, KPK tidak pernah meminta bantuan untuk melindungi saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kastu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, LPSK justru berinisiatif untuk memberi perlindungan kepada sejumlah saksi kasus e-KTP

"Kalau e-KTP belum ada. Justru kami yang menawarkan ke saksi," ujar Abdul di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/8).

Tawaran perlindungan disamikan kepada KPK, kata Abdul, karena LPSK mendapat informasi intimidasi terhadap saksi kasus e-KTP. Informasi itu diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya media.

Abdul mengatakan, saksi kasus e-KTP yang sempat menerima tawaran perlindungan dari LPSK adalah politikus Hanura Miryam S. Haryani. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Miryam dengan alasan yang enggan dijabarkan.

Selain Miryam, klaim Abdul, LPSK juga sempat menawarkan perlindungan kepada saksi kunci kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yakni Direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem yang berada di Amerika Serikat.

Ia mengatakan, tawaran perlindungan yang diberikan LPSK kepada Johannes dilakukan melalui komunikasi media sosial.

"Sudah sempat kami komunikasi tawarkan perlindungan (kepada Johannes)," ujarnya.

Abdul mengatakan, tawaran perlindungan bagi Johannes juga dilakukan atas inisiatif LPSK usai melihat pemberitaan media. LPSK menilai Johannes merupakan saksi kunci yang terancam karena yang memiliki bukti penting dalam kasus e-KTP.

Dalam surat terdakwa kasus korupsi e-KTP Andi Narogong, Johannes disebut turut diuntungkan dalam proyek e-KTP sebesar US$14,88 juta dan Rp25,24 miliar. Dia ikut masuk dalam Tim Fatmawati yang dibentuk Andi Narogong untuk menggarap proyek e-KTP.

Johannes juga sempat mengaku memiliki rekaman proyek e-KTP sebesar 500 gigabite. Rekaman itu diklaim berisikan rekaman suara hingga dokumen proyek e-KTP.

Abdul membeberkan, tawaran perlindungan dilakukan LPSK pada dua minggu sebelum Johannes tewas bunuh diri di kediamnnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Kala itu, Johannes mengaku akan mempelajari tawaran LPSK sebelum menerimnya.

"Ketika kami sudah tawarkan, dia (Johannes) bilang akan mempelajari dulu. Kami sudah sampaikan mau berikan perlindungan bahkan kirim formulir," ujarnya.

Sementara itu, Abdul mengaku karena perbedaan aturan perlindungan saksi di Amerika Serikat membuat LPSK kesulitan untuk berkomunikasi dan meyakinkan Johannes.

"Memang di AS kami kesulitan karena ada aturan negara lain. (Hingga) dapat info ternyata (Johannes meninggal dunia)," ujar Abdul.

Panitia Khusus Angket terhadap KPK memanggil Abdul sebagai perwakilan dari LPSK untuk menindaklanjuti penyelidikan atas kinerja KKPK. Pansus bakal mengulik hubungan antara LPSK dengan KPK dalam melindungi saksi dan korban kasus tindak pidana korupsi.

LPSK diundang untuk menjelaskan tupoksi dalam melindungi saksi dan korban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Kami memenuhi undangan (Pansus KPK) untuk memberi penjelasan terkait perlindungan saksi dan korban," ujar Abdul.

Abdul menuturkan, LPSK merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan korban. Perlindungan itu diberikan berdasarkan permintaan atau atas insiatif LPSK.

Abdul menyebut hubungan kelembagaan dengan KPK diatur dalam UU atau nota kesepahaman, yakni nota kesepahaman Nomor SPJ12/8/2010 dan Keputusan Nomor 066/16/LPSK/08/2010. Dari hubungan itu, LPSK bisa menerima rekomendasi perlindungan dari KPK atau perlindungan bersama-sama.

Abdul tak memungkiri bahwa KPK selama ini bertindak sendiri dalam melindungi saksi korupsi. Hal itu dilakukan di luar kordinasi dengan LPSK sebagaimana kesepakatan.

"Ternyata banyak juga informasi yang kami ketahui sekarang ada beberapa juga saksi yang ternyata dilindungi sendiri oleh KPK," ujarnya.

LPSK juga menurut Abdul merupakan lembaga yang memiliki kewenangan menyediakan rumah aman bagi saksi dalam kasus korupsi. Dia pun mempertanyakan rumah aman yang disediakan oleh KPK.

"Apakah institusi berwenang tentu bisa dilihat di UU-nya masing-masing. Tetapi UU 31/2014 secara jelas dan tegas menyebut yang mengelola rumah aman itu hanya LPSK," ujar Abdul.

Sepanjang tahun 2017, LPSK tercatat telah menerima saksi dari KPK sebanyak 46 orang, dengan rincian sembilan Juctice Collaborator, 27 pelapor, dan 10 saksi perkara. </span> (gil)

Let's block ads! (Why?)