Mahfud MD Jadi Tim Panel Seleksi Caleg PSI pada Pemilu 2019

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) 2019 untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pendaftaran ini dibuka untuk umum dengan syarat utama antikorupsi dan anti-intoleransi.

Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, para caleg nantinya akan diseleksi tim panel yang terdiri dari tujuh tokoh publik dengan beragam latar belakang. "Kami punya panel juri yang akan menentukan orang ini lolos atau tidak," ujar Grace di kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (27/8).

Ketujuh tim panel tersebut yakni mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dosen psikologi UI Hamdi Muluk, staf khusus presiden Jaleswari Pramodhawardhani, mantan komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Afifah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI Sri Budi Eko Wardhani, dan enterpreneur media Wishnutama.

Selain dari tim panel, pihaknya juga membuka masukan dari masyarakat terhadap calon yang mengikuti seleksi. Dalam proses tersebut, masyarakat dapat memberikan informasi jika ada penyimpangan dari calon yang mendaftar.

"Jadi kalau tahu orang ini pernah cacat hukum, silakan laporkan. Kami akan verifikasi dan jika terbukti menyimpang akan kami coret namanya," katanya.

Setiap calon pendaftar anggota legislatif PSI, lanjut Grace, hanya perlu mengisi formulir secara daring di laman www.psi.id. Mereka juga harus membuat satu tulisan tentang cara melawan korupsi.

Pendaftaran ini dibuka hingga 31 Oktober 2017 dan terbuka bagi siapa pun dengan beragam profesi. "Untuk usia caleg tidak ada batasan usia," imbuhnya.

PSI telah dinyatakan lolos verifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2016. PSI dinilai memenuhi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

PSI juga memenuhi peraturan Kemkumham Nomor 37 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran pendirian partai politik dan perubahan anggaran dasar rumah tangga serta pergantian kepengurusan partai politik.

Let's block ads! (Why?)