Sri Mulyani: Porsi Perempuan Pengaruhi Tingkat Korupsi Parpol

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, jumlah kader perempuan dalam parpol (partai politik) mempengaruhi tingkat korupsi sebuah parpol. Menurut dia, semakin banyak jumlah perempuan di dalam parpol, maka tingkat korupsi yang terjadi di parpol tersebut semakin rendah.

Hal itu disampaikan Sri dalam Workshop Nasional yang digelar Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8). "Kalau parpol di mana perempuannya lebih banyak harusnya korupsinya lebih rendah," ujar Sri.

Sri mengutarakan, penilaian perempuan sebagai penentu tingkat korupsi dalam parpol merupakan hasil penelitian. Ia berkata, dalam sebuah penelitian dikatakan jika sebuah perusahaan menjadikan seorang perempuan sebagai salah satu dewan direktur, maka perusahaan tersebut terkelola dengan baik dan korupsinya rendah.

Sri mengatakan, nasib perempuan Indonesia dalam politik masih sangat rendah. Berdasarkan data, jumlah perempun di parlemen masih sebesar 17 persen. Angka itu masih jauh dari rata-rata kelompok perempuan di parlemen di dunia sebesar 22,8 persen.

"Memang peranan perempuan bervariasi, tapi sebagian besar negara yang demokratis sekalipun tidak selalu menjamin peranan perempuan lebih besar," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri mengatakan, negara yang patut di contoh Indonesia dalam memberi ruang bagi perempuan adalah negara-negara di Eropa Timur, seperti Swedia atau Norwegia. Di negara itu, jumlah perempuan yang duduk di parlemen mencapai 41,7 persen.

"Saya beberapa kali ke negara itu. Mereka presiden, perdana menteri, dan kabinetnya perempuan. Itu karena egaliter," ujar Sri.

Sri berkata, penyebab minimnya keterlibatan perempuan dalam parpol disebabkan banyak faktor. Di antaranya, karena tidak adanya dukungan keluarga hingga keadaan sosial budaya.

"Bahkan pada sifatnya seperti peraturan," ujar Sri.

Ke depan, Sri berharap, keterlibatan perempuan bisa mencapai 30 persen. Hal itu, kata dia, bisa dicapai jika perempuan di Indonesia memiliki semangat untuk melibatkan diri dalam politik.

Ia pun mengingatkan, seluruh perempuan untuk tidak menerima segala bentuk diskriminasi. Selain itu, meningkatkan kualitas personal perempuan terhadap ilmu politik.

"Para perempuan, diharapkan mencerminkan kualitas politik yang lebih diversifikasi. Jangan sampai perempuan dibilang rese aja atau karena ada kuota. Jangan pernah membiarkan diri kita dihina seperti itu," ujar Sri.

Let's block ads! (Why?)