Pimpinan DPR Sebut Kunker Sesuaikan Target Prolegnas

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengklaim, agenda kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke luar negeri telah menyesuaikan target pencapaian program legislasi nasional (Prolegnas) setiap tahunnya.

Menurut Taufik, jumlah target Prolegnas diarahkan pada segi kualitas dari undang-undang yang dihasilkan, bukan sekadar kuantitas. Agenda kunker dewan disesuaikan dengan substansi pembahasan UU, apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik.

"Artinya nanti disinkronkan, karena di pimpinan DPR kami mengharapkan ‎setuju dengan usulan pemerintah dan Presiden Jokowi bahwa jangan hanya melulu aspek kuantitas, tapi kualitasnya," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/8).

Dalam satu tahun, kata dia, biasanya setiap komisi minimal dipaksa menyelesaikan satu sampai tiga undang-undang. Dari sebelas komisi, kata Taufik, maka terdapat 33 undang-undang yang dapat diselesaikan parlemen dalam satu tahun.

"Jadi kalau di luar dari target Prolegnas di atas 40 misalnya tentunya ‎tidak akan tercapai. Tapi kita akan menetapkan lagi mana yang paling prioritas di antara yang lebih prioritas," kata Taufik.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan, jumlah agenda kunker juga disesuaikan dari banyaknya pansus pembahasan undang-undang yang dibentuk. Sehingga jumlah kunker disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak ada pembatasan.

Dengan demikian, lanjutnya, jika berkaitan dengan kenaikan anggaran kunker anggota dewan pada tahun ini maka hal itu masih bersifat usulan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan atas ‎persetujuan Menteri Keuangan, pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM.

Pagu anggaran kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri yang diusulkan naik dari Rp201,7 miliar di 2017 menjadi Rp343,676 miliar pada tahun ini. Kenaikan angka itu mencapai 70 persen.

Anggaran Kunker juga bagian dari kenaikan rencana anggaran DPR tahun 2018 yang mencapai Rp5,7 triliun atau naik sekitar Rp1 triliun dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp4,7 triliun.

Tahun ini dari target program legislasi nasional (Prolegnas) 2017 sebanyak 50 rancangan undang-undang (RUU), DPR baru menyelesaikan empat diantaranya.

Keempat RUU itu adalah RUU Pemajuan Kebudayaan, RUU Sistem Perbukuan, RUU Arsitek, dan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan tiga UU lain yang telah disahkan masuk kategori RUU kumulatif terbuka.

Meskipun Setya Novanto dalam pidato ulang tahun parlemen mengklaim, hingga masa sidang ketiga periode 2016-2017, DPR telah menyelesaikan 17 RUU menjadi UU. </span> (sur)

Let's block ads! (Why?)