Kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy itu, menurut pria yang akrab disapa Cak Imin, tidak realistis.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kruskidho Ambardi menilai wajar jika PKB menolak kebijakan tersebut. Sebab, yang akan terkena kebijakan full day school itu adalah para konstituen PKB.
Penolakan PKB, ia menyatakan, bukan sebuah harga mati. Artinya, masih ada proses terkait penolakan tersebut. Jadi, apa yang dilakukan PKB adalah semacam politik dagang.
“Tawar menawar dibungkus dengan gertakan. Ini teknik negosiasi politik. Yang tidak normal, jika keberatannya tidak direspon lalu berontak dan keluar (koalisi),” katanya.
Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu Presiden Jokowi |
Hal itu diutarakan dia saat memberi sambutan dalam acara Halaqoh Kebangsaan bertajuk Peran Strategis Madrasah Diniyah dalam Membangun Karakter Bangsa yang diinisiasi PKB di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (7/8).
Sebelum mengeluarkan kebijakan, ia menjelaskan, Mendikbud Muhadjir Effebdy seharusnya memperhatikan dampak buruk terhadap produk budaya yang telah mengakar di masyarakat Indonesia.
Produk budaya itu adalah madrasah diniyah, yang diduga bakal terberangus dengan adanya full day school.
Menurut Cak Imin, Jokowi sangat paham bahwa pembangunan, khususnya pembangunan karakter, perlu melibatkan masyarakat secara aktif. Bukan malah memberangus budaya masyarakat yang telah mengakar berabad-abad lamanya.
Dia berharap Jokowi lekas mencabut penerapan kebijakan full day school yang dikeluarkan Muhadjir. Sebab jika kebijakan ini salah bisa berdampak negatif ke depannya.
"Kalau kebijakan dan strategisnya salah, justru akan sangat berdampak kepada apa yang menjadi tujuan niat baik. Pemerintah seharusnya mendukung memodernisasi, memodifikasi yang sebaik-baiknya kepada guru diniyah kita," lanjutnya.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Politik Dagang Ala PKB di Full Day School"
Post a Comment