Dukung Perppu Ormas, Golkar Solidkan Koalisi di Parlemen

Partai Golkar bakal melakukan komunikasi dengan koalisi partai pendukung pemerintah untuk mensukseskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang mulai dibahas parlemen Oktober mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengklaim, tujuh partai yang tergabung koalisi yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, NasDem dan PAN bakal solid mendukung disahkannya Perppu Ormas di parlemen.

"Kami punya keyakinan bahwa pada akhirnya nanti partai pendukung pemerintah tetap solid memberi dukungan terhadap Perppu Ormas itu," kata Idrus di sela Diklat Partai Golkar di Jakarta, Jumat (8/9).

Idrus berkata, tidak ada lobi-lobi khusus yang dilakukan Golkar kepada partai di koalisi, terutama kepada PAN yang masih mempersoalkan Perppu Ormas.

Nantinya, komunikasi yang akan dibangun lebih kepada diskusi mengenai proyeksi setelah pemberlakuan dan disahkannya Perppu Ormas.

"Ke depan kita juga ingin berkomunikasi dengan PAN bagaimana pemahaman kita terhadap Perppu ini dan bagaimana proyeksi ke depan terkait dengan eksistensi ormas-ormas yang ada," kata Idrus.

Idrus memastikan Partai Golkar bakal mendukung Perppu Ormas untuk disahkan. Sebab, menurut dia, perlu ada aturan agar ormas benar-benar berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

"Oleh karena itu dalam waktu singkat ini, tentu komunikasi Partai Golkar dengan partai lain khususnya partai pendukung pemerintah kita laksanakan lagi," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Zainudin Amali mengatakan, nantinya pembahasan Perppu Ormas di parlemen akan meminta penjelasan pemerintah terhadap pasal-pasal yang dipersoalkan.

Pembahasan akan melibatkan ormas, praktisi maupun akademisi yang pro maupun kontra Perppu Ormas. Setelah itu, Perppu Ormas akan dibawa ke rapat paripurna untuk diterima dan disahkan menjadi UU atau dikembalikan kepada pemerintah.

"Biasanya sebagaimana pengalaman selama ini, kalau diterima ada catatan-catatan yang disampaikan pada pemerintah. Apakah itu akan menjadi perbaikan dari pihak pemerintah sendiri atau hal-hal lain yang diinginkan oleh DPR," kata Amali terpisah.

Amali mengatakan, fraksi partainya memiliki kecenderungan untuk menerima Perppu Ormas. Meski menerima, Amali mengatakan, ada catatan-catatan agar saat diberlakukan tidak menimbulkan kekhawatiran yang selama ini muncul.

"Kita menerima tapi pada saat dioperasionalkan tidak boleh menjadi ancaman buat kebebasan berpendapat, berdemokrasi, sepanjang itu masih dalam koridor Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Ketua DPP Partai Golkar ini.

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini