Isu PKI Menguat, Fahri Minta Jokowi Bertanggung Jawab

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo bertanggungjawab menyelesaikan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat ini menguat kembali di masyarakat.

Menurut Fahri, seharusnya Jokowi sejak lama menyelesaikan beban masa lalu seperti peristiwa yang terjadi pada 1965.

"Tanggung jawabnya di Presiden (Jokowi). Masa yang tanggung jawab orang lain," tutur Fahri di Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Menurutnya, selama ini Jokowi belum menunjukkan tindakan konkret untuk menyelesaikan masa lalu, khususnya terkait peristiwa G30S. Konsekuensinya, kata Fahri, sentimen negatif terhadap suatu pihak akan selalu terpelihara di masyarakat.

"Presiden itu menurut saya terlalu naif. Kalau ada PKI gebuk saja. Apa maksudnya itu? Enggak boleh begitu. Selesaikan dan ada tahapan-tahapannya," kata Fahri.

Fahri lalu meminta Jokowi segera menyelesaikan isu kebangkitan PKI yang menguat belakangan ini.

Fahri mengatakan, Jokowi harus memiliki misi untuk menyelesaikan dengan tuntas masalah masa lalu yang saat ini masih samar. Itu pun harus mengajak masyarakat ikut untuk serta mengakhiri kesimpangsiuran di masa lalu.

"Sisirlah dari zaman dulu apa yang menjadi beban. Mau partai komunis kah, mau DI/TII kah, mau (Tanjung) Priok kah, mau Semanggi kah. Selesaikan," ujar Fahri. 

Di samping itu, lanjut Fahri, kepala negara juga harus memiliki kemampuan kecerdasan dalam menyelesaikan konflik.

Massa dari sejumlah ormas mengepung kantor LBH Jakarta. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Dia mengatakan, dalam konteks peristiwa 1965, Jokowi dapat mencari kebenaran secara adil dengan mendengarkan kedua pihak yang masih berselisih, antara korban di pihak PKI, dan korban atas tindakan PKI di masa lalu.

"Saya minta Presiden turun tangan karena ini sudah pada level membahayakan. Saling curiga di masyarakat kita ini enggak sehat," kata Fahri.

Dia mengatakan, Indonesia tidak boleh menanggung beban masa lalu. Menurutnya, kemajuan negara akan terhambat apabila masih ada beban masa lalu yang belum diselesaikan.

"Kita sudah enggak mau ke belakang lagi. Kita mau ke depan. Kita mau cari makan. Kita mau memperbaiki hidup kita," kata Fahri.

Diketahui, sejumlah aktivis menghelat acara "Asik-Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi". Acara dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir 21.00 WIB Minggu malam (17/9).

Usai acara, peserta tak bisa pulang karena dikepung massa. Ratusan Massa itu menganggap acara tersebut merupakan bentuk kebangkitan PKI dan ideologi komunisme di Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini