Keluhan Jokowi atas Rakyat yang Belum Tahu Kinerja Pemerintah

Presiden RI Joko Widodo mengeluhkan masih banyak masyarakat tidak mengetahui hasil kerja pemerintah hampir tiga tahun terakhir. Hal itu ia dapatkan ketika berkunjung ke sejumlah daerah, terutama terpencil dan terluar Indonesia. Salah satunya adalah keberhasilan pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi sembilan persen. Termasuk pula pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara, dan pos perbatasan.

"Tapi itu enggak sampai ke masyarakat. Belum nyambung. Jangan sampai dipikir [penurunan bunga KUR] itu [program] bank biasa. Itu program kita," kata Jokowi di hadapan seribuan relawan dalam Rakernas III Pro Jokowi (PROJO) di Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/9).

Selain itu, sambung Jokowi, di media sosial pun ia kerap menemukan tudingan-tudingan bahwa pemerintah hanya membuka proyek atau groundbreaking dan tak menyelesaikan proyek infrastruktur.

"Jadi bukan hanya cerita. Kalau belum percaya nanti dengan saya bareng ke sana," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Atas dasar itu, Jokowi pun meminta PROJO turut membantu pemerintah menyampaikan hasil kerja kepada masyarakat di daerah. Salah satunya program penyaluran 19 juta Kartu Indonesia Pintar dan 92 juta Kartu Indonesia Sehat.

"Sampaikan ini program kita. Karena kalau yang lain nge-klaim, repot kita nanti," ujar mantan Wali Kota Solo yang disambut tawa para relawan yang hadir.

Jokowi mengatakan segala program pemerintah bisa berjalan sukses menyelesaikan permasalahan riil masyarakat karena pemerintah termasuk menteri bekerja siang dan malam, dan dari Senin hingga Ahad.

‘Kalau Tidak Tegas Nanti Kita Diremehkan’

Di hadapan relawan PROJO itu, Jokowi pun mengtakan ketegasan diperlukan untuk menghadapi permasalah dan dinamika yang kerap terjadi di Indonesia. Ketegasan dinilai perlu terutama menghadapi oknum atau pemecah belah bangsa, seperti Saracen.

Saracen merupakan sindikat penyebar fitnah dan ujaran kebencian di media sosial yang saat ini tengah diproses kepolisian. Jokowi bahkan menginstruksikan polisi menyidik hingga oknum yang memesan jasa itu.

"Sekarang kalau tidak tegas, diremehkan kita nanti. Benar tidak?" ujar Jokowi kepada relawan di Kelapa Gading, Senin (4/9).

Ketegasan dinilai tak hanya berlaku kepada sindikat di media sosial. Sikap tegas juga harus diterapkan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila dan yang tidak mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kini, satu ormas, Hizbut Tahrir Indonesia, telah dibubarkan karena anti-Pancasila. Jokowi mengatakan, masih banyak ormas serupa, namun ia tak menyebut lugas organisasi yang dimaksud.

Menurutnya, apabila fakta hukum sudah jelas, kepolisian tak perlu ragu menangkap dan menindak pelaku.

"Memang banyak. Itu yang harus diluruskan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia pun meminta relawan terutama anggota PROJO tak ikut atau terpancing pemecah belah bangsa seperti Saracen atau ormas anti-Pancasila.

"Jangan ada yang coba-coba memecah belah, mengadu domba. Yang Saracen-saracenan itu harus dilawan kayak begitu," Jokowi menegaskan. </span> (kid)

Let's block ads! (Why?)