Pimpinan DPR Bahas Konsultasi Pansus KPK dengan Jokowi

Pimpinan DPR berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat Pansus Angket terhadap KPK yang berisi permohonan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Konsultasi itu dilakukan untuk membahas seluruh temuan penyelidikan Pansus Angket KPK.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, rapim digelar paling lambat Rabu (20/9) untuk memutuskan soal rencana konsultasi tersebut.

"Siang ini atau besok akan Rapim terkait surat permohonan pansus untuk mengadakan konsultasi dengan presiden," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9).

Politisi Demokrat ini mengatakan, sejauh ini ada dua pandangan terkait dengan konsultasi tersebut. Pandangan pertama menilai konsultasi tersebut bagian dari intervensi terhadap pemerintah.

Pandangan kedua menilai rapat konsultasi yang dilakukan dengan Presiden diatur dalam UU MD3.

"Harapannya dua hal tadi menjadi semacam pertimbangan merespons permohonan pansus angket untuk konsultasi dengan Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Taufik secara personal mengaku tidak sepakat dengan rencana tersebut. Ia menilai, konsultasi itu bagian dari intervensi pansus terhadap pemerintah.

Pasalnya, ia berkata, pansus merupakan bagian dari kesepakatan politik yang hasilnya akan ditentukan lewat paripurna.

Bahkan, Taufik khawatir, konsultasi tersebut akan membebani Jokowi dan memperburuk citra DPR di mata masyarakat.

"Paling tidak, pemerintah jangan sampai ditarik-tarik sampai hak Angket. Kalau sudah dibawa ke formal ada kesan seolah-olah campur tangan pemerintah ke parlemen," ujar Taufik.

Rencana rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi diutarakan oleh Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi, Senin (18/9).

Demi merealisasikan hal tersebut, Taufiq mengatakan telah mengirim surat kepada pimpinan DPR agar berkirim surat kepada Jokowi untuk mengagendakan rapat konsultasi.

Taufiq mengaku telah mengirim surat kepada Pimpinan DPR. Dalam surat tersebut, Pansus meminta pimpinan DPR agar mengagendakan rapat konsultasi dengan Jokowi.

Kendati demikian, Taufiq juga tidak ingin memaksa Jokowi perihal jadwal rapat konsultasi.

Dikatakan Taufiq, Pansus baru pertama kali mengajukan pertemuan dengan kepala negara. "Yang harus dilihat adalah permintaan itu nanti akan dihadiri juga dengan pimpinan DPR," tutur Taufiq. </span> (wis)

Let's block ads! (Why?)