Singgung KPK, Jaksa Agung Dinilai Politis dan Melawan Jokowi

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyinggung tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR kemarin, Senin (12/9).

Hal tersebut pun ditanggapi miring sejumlah pihak, termasuk dari pemimpin lembaga kajian Setara Institute. Ketua Setara Institute, Hendardi menilai pernyataan-pernyataan Prasetyo dalam RDP itu berbau politis dan berseberangan dengan sikap Presiden Joko Widodo, yang ingin KPK diperkuat.

"Semestinya Prasetyo patuh pada kehendak presiden yang tegas-tegas menolak pelemahan KPK," kata Hendardi lewat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Hendardi. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Dalam RDP dengan anggota dewan itu, Prasetyo menyinggung Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang bikin gaduh, hingga kewenangan penuntutan yang sebaiknya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Di satu sisi, Hendardi pun menilai kepemimpinan Prasetyo di Korps Bhayangkara itu sejak November 2014, terutama dalam penegakan hukum.

"Tidak ada prestasi Jaksa Agung selama hampir tiga tahun memimpin," ujar Hendardi. 

Dalam rapat dengan Komisi III, Senin (11/9), Prasetyo sempat membandingkan kewenangan penuntutan kasus tindak pidana korupsi di Singapura dan Malaysia dengan Indonesia.

Menurut Prasetyo, lembaga antikorupsi di Singapura yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), memiliki kewenangan yang terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan semata.

Berbeda dengan KPK yang memiliki kewenangan dari mulai penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Prasetyo mengklaim tugas pemberantasan korupsi di kedua negara tersebut berjalan cukup efektif.

Menurut Hendardi, pernyataan yang disampaikan Prasetyo dalam rapat bersama Komisi III itu, dikhawatirkan bakal berdampak pada pemerintahan Jokowi yang dicap justru memperlemah posisi KPK.

"Jokowi harus mendisiplinkan Prasetyo untuk tidak berpolitik melalui Pansus Angket KPK," tutur Hendardi.

Menurut Hendardi, pernyataan agar kewenangan penuntutan KPK atas izin dan dilimpahkan Kejagung bukan hanya melemahkan lembaga antirasuah, namun juga melawan nalar antikorupsi yang tumbuh di tengah masyarakat.

Hendardi menyatakan, daripada mengomentari kerja-kerja yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi, lebih baik mantan anggota DPR dari Fraksi NasDem itu fokus menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Agung.

Let's block ads! (Why?)

Bagikan Berita Ini