Politikus Golkar: Menteri Polhukam dan Ekonomi Perlu Diganti

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menyarankan Presiden Joko Widodo agar melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri di sektor politik, hukum, keamanan, dan ekonomi. Menurutnya itu perlu dilakukan demi peningkatan kinerja dan elektabilitas Jokowi.

Bobby menyampaikan hal tersebut saat diskusi bertajuk 'Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK' di Restoran Warung Komando, Tebet, Jakarta, Jumat (6/10).

"Meski reshuffle memang hak prerogatif Pak Presiden, untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan untuk mencapai elektabilitas di atas 50 persen di tahun 2018, perlu kiranya (kabinet) direvitalisasi sekali lagi," tutur Bobby.

Bobby yang juga Anggota Komisi I DPR itu menilai, reshuffle kabinet perlu dilakukan terhadap menteri-menteri di sektor politik, hukum, dan keamanan karena kerap menerbitkan polemik akibat adanya miskomunikasi. Parahnya, polemik-polemik tersebut bergulir hingga memunculkan kecemasan di masyarakat.

Misalnya, isu terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan isu pembelian ribuan senjata secara ilegal oleh Polri. Isu yang disebutkan kedua dilontarkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu yang menimbulkan kehebohan di masyarakat.

"Di sektor ini, Menko (Polhukam), Menhan, BIN, Mendagri, Menkumham, ini sektor yang cukup membuat gaduh. Siapa yang mau diganti itu terserah yang mana," kata Bobby.

Perihal sektor ekonomi, Bobby mengamini bahwa secara statistik, ekonomi makro mengalami pertumbuhan positif. Salah satu program yang dianggapnya sangat bagus yakni tax amnesty. Namun, bukan berarti tidak ada aspek yang perlu dibenahi.

Bobby memberi contoh mengenai hutang yang dimiliki Perusahaan Listrik Negara (PLN). Menurutnya, Kementerian Keuangan tidak perlu membeberkan hal tersebut kepada publik karena dapat menimbulkan asumsi yang tidak keruan.

Diketahui, Menkeu Sri Mulyani mengatakan PLN memiliki utang dengan covenant berbasis DSR sebesar Rp40 triliun. Terkait dengan itu, Sri Mulyani juga dikabarkan telah bersurat kepada Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri ESDM Ignatius Jonan. Dalam suratnya Sri Mulyani mengutarakan bahwa PLN berpotensi gagal membayar utang di masa depan.

"Artinya apakah ini harus menaikkan TDL (tarif dasar listrik? Nah hal-hal ini sebenarnya sangat kontradiktif. Tidak perlu terjadi. Biarlah itu terjadi di diskusi internal kabinet saja," kata Bobby.

Bobby lalu menyoroti kinerja pemerintah di sektor energi. Perihal perpanjangan kontrak PT. Freeport, dia menilai menteri-menteri yang bersangkutan cenderung melontarkan pernyataan yang tidak perlu. Karenanya, menteri-menteri di sektor ekonomi juga perlu direshuffle.

"Dari masalah komersial biasa menjadi masalah misalnya dikatakan sudah melanggar kedaulatan. Ini membuat gaduh yang tidak perlu," ujar Bobby. (osc)

Let's block ads! (Why?)